Jalan Samurai PLN dari Jokowi

Pergeseran Paradigma di Masa Jokowi soal PLN dari Paradigma PLN masa lalu

PLN adalah raksasa tidur, yang belum bergerak. Bahkan tubuhnya yang besar diikat oleh banyak kepentingan dan permainan permainan rendahan, PLN tidak diarahkan sebagai "Perusahaan Profesional Kelistrikan" tapi sebagai "Perusahaan Bancakan Listrik Nasional" semua diatur oleh jejaring mafia yang kelak satu saat akan diungkap oleh Presiden Jokowi, bagaimana permainan mereka ini. 

PLN yang merugi, kumuh dan gagal memenuhi kepentingan rakyat dibalik arah lewat Paradigma baru, PLN sebagai Perusahaan Menguntungkan, memiliki catatan finansial yang cemerlang, Perusahaan Listrik  Terkuat di Asia dan mampu secara finansial memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat bahkan bisa ekspor listrik jadi Ikon baru, dijadikan landasan baru bagi Presiden Jokowi. Ada nuansa khas dalam tujuan tujuan besar Pemerintahan Jokowi di sektor BUMN : 

1. BUMN Harus jadi Kelas Dunia 
2. Struktur Modal BUMN Akan Ekspansi Ke Internasional
3. Mengambil Resiko, Untuk Membesarkan Perusahaan sehingga BUMN jadi pendorong usaha usaha di Indonesia
4. BUMN jadi katalisator perputaran ekonomi, diluar belanja anggaran negara. 
5. Holding BUMN adalah keniscayaan sejarah, menjadi Sokoguru baru dalam Perekonomian Nasional. 

Lima Pandangan besar BUMN jadi basis arah PLN di masa depan, tapi kenapa kemudian Kementerian ESDM malah tidak mampu memberikan sokongan terhadap PLN, bahkan cenderung ingin perang dalam rebutan Proyek di PLN, ada apa ini?

PLN adalah BUMN sekaligus entitas di bawah ESDM dari sisi regulator bukan sisi bisnis, ada dua belahan itu, pertama: Sebagai BUMN harus profesional dan menguntungkan karena ini menyangkut setoran pada negara, dan menyokong pos pendapatan Negara dari sektor BUMN, di sektor ESDM, PLN ikut dalam regulasi kebijakan dan landasan besarnya, tapi soal tender pembangkit listrik karena itu bagian dari wilayah BUMN, dan ESDM mengganggunya. Jelas ini harus dibongkar, siapa bermain dibelakang ini dan mengganggu jalannya tugas nasional PLN? 

Hasil Ratas Kabinet yang Dipelintir 

Jelang Lebaran 2016, pada tanggal 22 Juni 2016 ada Ratas Kabinet, sumber dalam istana menyebutkan ratas itu berlangsung panas. Presiden memang sengaja memberikan panggung kepada Sofyan Basir dan Sudirman Said, soal pembangkit listrik. Saat itu Sudirman Said mengadu bahwa PLN lamban dalam akselerasi tender listrik banyak investor mengeluh.

Tapi Dirut PLN membawa data soal Perusahaan yang tidak punya pengalaman dalam soal listrik untuk mengajukan tender dalam jumlah besar. Sambil mengacungkan data, SB menunjukkan bahwa yang dilakukan adalah soal kehati-hatian, bagaimana mungkin Pembangkit Listrik dan BBM penggeraknya dikuasai swasta apalagi swasta ini belum berpengalaman soal listrik. Kemudian marak di media SS memelintir berita bahwa PLN harus ikut aturan ESDM, itu perintah Presiden, kalau ini dibuka bagaimana perdebatan itu buka saja notulen rapat. 

Kenapa ia ngotot menggolkan beberapa perusahaan swasta untuk Pembangkit Listrik, dimana pertanggungjawabannya, apakah SS ingin bernasib seperti Jero Wacik? Kenapa ESDM tidak bermain di wilayah regulasi saja. Apa yang dilakukan SS saat ini jelas merupakan batu sandungan terbesar PLN akan jadi Perusahaan kelas dunia. Apakah Sudirman Said ingin lolos dari Reshuffle?

Seharusnya problematika itu diselesaikan secara gentleman, bukan malah membuka pertarungan di media. Tapi kalau memang sudah sampai tahap ini, lemparkan saja persoalan persoalan tender pembangkit itu ke dalam floor opini publik, di mana publik sudah cerdas, bagaimana bisa Perusahaan Listrik yang sakit sakitan bisa mengurus persoalan energi rakyat, paradigma ini harus berubah PLN harus jadi perusahaan besar kelas dunia, berdaulat atas sumber sumber BBM pembangkit bukan jadi sapi perah dan menjadi sasaran kemarahan masyarakat terus terusan. 

Jadi quote "PLN Jangan Jadi Mesin Uang dan Hanya Mengejar Keuntungan", adalah kekonyolan luar biasa dari seorang Menteri ESDM, justru dengan PLN yang kuat, menguntungkan dan kaya bisa memberikan listrik yang murah kepada rakyat, tidak main subsidi justru ke pengusaha kroni. Jadi langkah Restrukturisasi adalah Garis Pertama dalam Agenda Kerja Presiden Jokowi, ini yang belum disadari Menteri ESDM.