Banyak Anggaran Instansi yang Dipotong Demi Makan Siang Gratis

Program Makan siang Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pada periode presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan Ibu hamil. Namun, implementasi program ini memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, dan hal tersebut berdampak pada pemotongan anggaran di kementrian dan lembaga lain.

Sebelumnya pemerintah telah menyepakati anggaran untuk program MBG sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Tetapi, rencananya akan mendapat tambahan dana Rp 100 trillun yang bersumber dari hasil penyisiran anggaran di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 1 tahun 2025, Seluruh kememeran dan lembaga serta pemenntah daerah diminta menyisir anggaran dengan target arumulasi senilai Rp 306,7 trinun. Instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi waktu hingga 14 februari 2025 untuk menyusun rencana penyisiran belanja di instansi masing-masing. "Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran kementerian Lembaga dan daerah untuk mendukung proritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," tulis sri Mulyani dikutip Jumat (24/1/2025).

Dipotong nya anggaran dari berbagai instansi dapat mempersulit program-program yang nantinya akan dilaksanakan oleh instansi tersebut, lalu penggunaan dana sebesar itu untur program makan siang gratis pasti tidak sepenuhnya dikelola dengan baik, contohnya bisa dilihat dari menu dan porsi yang disajikan dari berbagai daerah dapat berbeda. Ketidak efisiensian dalam pengalokasian dana bisa menyebabkan dampak yang kurang optimal dalam jangka panjang. 

Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur. Berdasarkan data yang dikumpulkan CNNIndonesia. Com, Senin (3/2) terdapat beberapa kementrian/lembaga yang melakukan efisiensi anggaran paling besar, salah satunya adalah otoritas IKN dan Kementrian Pekerjaan Umum. Pemangkasan kedua lembaga ini lebih dari 70 persen. 

Berdasarkan data, terdapat 5 daftar kementrian/lembaga dengan pemangkasan terbesar, yaitu : 

1. Otorita Ibu Kota Nusantara mencapai Rp 4,81 triliun atau 75,2 persen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memangkas sebesar Rp 81,38 triliun atau 73,34 persen

2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memangkas anggaran hingga Rp 3,66 triliun atau 69,4 persen

3. Kementerian Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) sebesar Rp 1,46 triliun atau 62,9 persen

4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 433,19 miliar atau 69,1 persen. 

Selain daftar 5 kementrian/lembaga tersebut, sudah banyak informasi tentang dipotongnya anggaran lain seperti pertanian, pendidikan, BMKG, dan lainnya. Beredarnya informasi tentang pendidikan tidak lagi menjadi prioritas dalam program pemerintah, mendapatkan atensi para warga Indonesia. Seharusnya pendidikan diprioritaskan sebagai program pemerintah dengan meningkatkan berinvestasi pada bidang pendidikan (fasilitas, peningkatan kualitas guru, dll). Sudah beredar di berbagai media bahwa kualitas pendidikan zaman sekarang menurun, banyak siswa/i SMP, SMA yang masih belum bisa perhitungan dasar dan hal tersebut sangat memprihatinkan. Dipotongnya anggaran BMKG juga berdampak pada keakuratan akurasi info cuacah hingga menurunkan tingkat keakuratan pemantauan gempa, dan kecepatan dalam mengidentifikasi gempa. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat karena wilayah Indonesia yang rawan terjadinya gempa bumi.