Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang diselenggarakan secara serentak telah memasuki hari pemungutan dan perhitungan suara di berbagai TPS. Hari ini, masyarakat di berbagai daerah akan memilih pemimpinnya untuk masa jabatan 5 tahun ke depan.
Pilkada 2020 kali ini diselenggarakan dengan pemilihan sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi (gubernur), 37 kota (walikota), dan 224 kabupaten (bupati). Dan Pilkada 2020 yang dilaksanakan secara serentak ini ditetapkan sebagai hari libur sesuai dengan Keppres Nomor 22 Tahun 2020.
Hal yang paling menarik pada Pilkada serentak ini adalah diselenggarakan di tengah Pandemi Covid-19. Walaupun pro kontra menyeruak dimana-mana, namun Pilkada 2020 tetap dilaksanakan karena merupakan hak demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020.
Maka dari itu, Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak ini harus mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Banyak hal-hal yang diatur sebagaimana mestinya untuk setidaknya meminimalkan penyebaran Covid-19.
Praktik Korupsi di Indonesia
Memilih pemimpin adalah hak bagi setiap orang. Tidak boleh ada paksaan kepada masyarakat untuk menggunakan hak suara atau hak pilihnya. Maka dari itu, pemilih harus bisa melihat seperti apa calon pemimpinnya, baik dari segi pengalaman dan track record nya yang akan menentukan kebijakan-kebijakan di daerah selama 5 tahun ke depan.
Hal yang paling disoroti dalam memilih pemimpin adalah keseriusannya dalam mencegah dan memerangi praktik korupsi yang tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi di Indonesia bukanlah perkara main-main, sudah banyak kasus yang telah menjerat para pejabat maupun kepala daerah. Bahkan belakangan ini, KPK telah menetapkan tersangka kepada 2 menteri Kabinet Indonesia Maju yang lagi-lagi karena kerakusan dan ketamakan mereka. Belum lagi kepala daerah yang ditangkap lagi-lagi karena korupsi.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, KPK, maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab lainnya belum mampu mengatasi permasalahan korupsi yang telah mengakar kuat di Indonesia. Karena, yang seharusnya mencegah praktik korupsi tersebut malah ikutan jatuh ke lubang kegelapan tersebut. Jadi, sangat susah mencari jalan keluar untuk setidaknya meminimalkan praktik korupsi ini.
Pilkada Serentak 2020 dan Hari Anti-Korupsi Sedunia
Hari ini, Rabu 9 Desember 2020, Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anti-Korupsi Sedunia. Maka, pesta demokrasi rakyat ini patut dijadikan sebagai momentum memilih pemimpin yang kuat dalam visi dan misi untuk mencegah praktik korupsi.
Semangat KPK dalam memberantas korupsi harus dibarengi dengan semangat pemilih untuk memilih pemimpinnya yang jujur, adil, dan berintegritas. Sesuai dengan slogan KPK untuk hari anti-korupsi sedunia hari ini "Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi".
