Ini 9 Janji dan Solusi Prabowo-Sandi yang Terkesan Masih Bayang Ilusi

Acara debat pertama pasangan capres-cawapres pada tanggal 17 Januari 2019 lalu gagal dimanfaat oleh pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi untuk menyampaikan gagasan baru. Alih-alih bisa unggul atas pasangan nmor urut 01 Jokowi-KH Maruf Amin yang terlihat lebih siap, misi ataupun program yang dijanjikan Prabowo-Sandi dalam momentum debat justru kalau dalam istilah sepak bola banyak blunder yang akibatnya fatal hingga menyebabkan gol bunuh diri. Selain banyak inkonsistensi dalam misi dan janjinya, hal yang fatal secara substansi adalah karena secara umum memang menggelitik akal sehat dan terkesan hanya janji yang tidak menghadirkan solusi. Kalau dalam lirik lagu Anggun C Sasmi, sangat kuat kesan bahwa yang disampaikan masih semacam bayang ilusi.

1. Janji dan Solusi Naik Gaji untuk Benahi Hukum
 Prabowo dalam paparan pertamanya menyampaikan, lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga lembaga penegak hukum hakim, jaksa, dan polisi harus unggul dan harus baik dan tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Karena itu, dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah HAM dan masalah terorisme, Prabowo ingin menyelesaikan dari muara masalah. 
Menurut Prabowo, muara masalahnya adalah harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan, sehingga dia tidak bisa di korupsi, tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi. "Kita harus gaji hakim kita begitu hebat sehingga dia tidak akan terpengaruh demikian jaksa, demikian polisi," kata Prabowo.

Mengacu beberapa penegak hukum yang ditangkap KPK, jelas membuktikan bahwa masalah gaji bukanlah hal utama yang berperan menjamin penegak hukum kebal dari rayuan korupsi atau penyimpangan. 
Dalam konteks ini, justru yang lebih penting adalah bahwa supremasi hukum atau penegakan hukum itu lebih bisa efektif ketika dimulai dari rekriutmen penegak hukum yang transparan, jujur, kredibel, tidak KKN. Karena kalau solusinya seperti yang ditawarkan Prabowo, maka sebesar apapun gaji penegak hukum tidak bisa menjadi solusi sepanjang rekrutmennya penuh kong kalikong dan pat gulipat.

2. Sandi Pastikan Tak Ada Korupsi Lagi
Cawapres Sandiaga Uno terkait masalah hukum menjanjikan bahwa hukum tidak berjalan tajam ke bawah tumpul ke atas. Tetapi hukum yang menghadirkan kepastian sehingga bisa membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Juga kita pastikan, hukum tersebut, menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dan dalam menegakkan hukum, jika memimpin nanti Prabowo-Sandi memastikan tidak ada korupsi lagi.
Jika mengacu pada pada janji dan komitmen Prabowo-Sandi, maka pertanyaan Jokowi dalam debat yang mempermasalahkan inkonsistensi pasangan nomor urut 02 itu dalam pemberantasan korupsi seperti merepresentasikan pertanyaan banyak masyarakat. 
Karena menjadi pertanyaan besar, bagaimana mau mendukung pemberantasan korupsi ketika memastikan partainya untuk tidak mengusung caleg mantan napi korupsi saja tidak mampu. 
Pertanyaan itu tetap disampaikan ke Prabowo karena memang sejauh ini belum punya rekam jejak memimpin pemerintahan sehingga belum punya pengalaman menerapkan komitmen tersebut. Pengalamannya baru mengelola partai, yang itu pun belum sepenuhnya mendukung langkah KPU agar partai tidak mengusung caleg mantan napi korupsi.

3. Berdayakan Badan Pembinaan Hukum

Dalam sesi pertanyaan bagaimana strategi menyelesaikan banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah, Prabowo menyampaikan, pihaknya akan memberdayakan badan pembinaan hukum. 
Nasional, yang diperkuat pakar-pakar hukum terbaik untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan peraturan di daerah. 
Cawapres Sandi menambahkan, partisiapasi public juga sangat penting, sehingga pihaknya akan melibatkan para ahli baik dari universitas di pusat maupun di daerah, karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. 

Apa yang disampaikan Prabowo maupun Sandi itu masih sebatas wacana seperti halnya pembicaraan di seminar. Keduanya belum memberikan jawaban solutif dan memposisikan diri sebagai kepala pemerintahan yang ke depan bersama-sama dengan DPR punya hak legislasi. 
Dalam konteks ini, jelas apa yang disampaikan Jokowi lebih konkret yakni dengan Pusat Legislasi Nasional untuk memastikan bahwa ada sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses legislasi, dengan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi baik yang ada di BPHN di Dirjen peraturan perundang-undangan dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian, menjadi satu pintu yang dikontrol langsung oleh presiden, sehingga tidak terjadi tumpang tindih baik antar UU maupun dengan perda-perda yang ada di daerah.

4. Presiden adalah Chief Law And Enforcement Officer

Menurut Prabowo, Presiden adalah chief law and enforcement officer, penanggung jawab pelaksanan dan penegakan hukum. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karenanya, jika jadi Presiden Prabowo akan menatar seluruh aparat penegak hukum.

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, apa yang disampaikan Prabowo jelas menunjukkan ketidakpahaman bahwa Presiden memiliki batasan dalam hal yang menjadi fungsi dan kewenangan yudikatif, seperti tidak boleh intervensi pada proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi, dalam ketatanegaraan jelas dan tegas bahwa Presiden bukan pemimpin lembaga yudikatif, yang oleh konstitusi dijamin sebagai kekuasaan yang merdeka.

5. Soal Difabel, Program Prabowo-Sandi Sudah Dilakukan Jokowi

Dalam hal pemenuhan hak difabel, Prabowo-Sandi berkomitmen memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel, hidup untuk memenuhi potensinya karena yang mereka butuhkan kesetaraan, agar mereka bisa mendapat menghasilkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang lebih baik, dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang sejahtera.

Janji dan komitmen yang disampaikan Sandi ini menjadi hambar ketika dibandingkan dengan apa yang disampaikan Jokowi soal pemenuhan hak difabel. 

Alih-alih bisa mengungguli program Jokowi dalam soal itu, Sandi tawarannya justru mengawang-awang jika dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan Jokowi sebagaimana dipaparkan dalam debat tersebut. Nyatanya, saat ini kaum disabilitas betul-betul sekarang ini bisa setara, sangat dihargai atas semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil karya yang telah mereka kerjakan. 

6. Gaji Gubernur dan Pejabat Publik Harus Sangat Besar

Prabowo berulang kali menyampaikan soal gaji gubernur dan kepala daerah yang menurutnya kecil yang menurutnya tidak realistis. 
Jika mengacu pada hak dan fasilitas yang melekat pada jabatan gubernur dan pejabat publik, maka apa yang disampaikan Prabowo jelas tidak substansial dalam upaya pemberantasan korupsi dan nepotisme. 
Sebab, nyatanya selama ini anomi orang untuk menjadi gubernur maupun pejabat publik begitu tinggi. Artinya, memang ada hak istimewa yang melekat pada jabatan itu yang itu terlalu kecil jika dilihatnya hanya dari soal besaran gaji pokok. 
Apakah Prabowo tidak mengetahui, bahwa atas jabatannya sebagai gubernur, untuk Gubernur DKI Jakarta misalnya, untuk tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur besaran insentif pendapatan asli daerah (PAD) setiap bulan yang dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya bisa mencapai Rp1,759 miliar untuk gubernur dan Rp1,740 miliar untuk wakil gubernur.

Jelas lebih mengena apa yang disampaikan Jokowi bahwa yang terpenting adalah rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Buktinya memang, Jokowi saat pemilihan walikota Solo hanya mengeluarkan anggaran kecil. Bahkan, Jokowi saaat pemilihan gubernur di DKI Jakarta tidak mengeluarkan uang sama sekali.

7. Kembali Janjikan Solusi Menaikkan Gaji untuk Wujudkan Birokrasi yang Bebas dari Korupsi

Ketika ditanyakan bagaimana langkah Prabowo-Sandi untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, Prabowo lagi-lagi kembali ke soal gaji. Gaji menurutnya menjadi solusi. "Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri para birokrat-birokrat itu kurang, tidak realistis, kalau saya memimpin negara ini pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis," kata Prabowo.

Kalau berkaca pada animo masyarakat yang mendaftar jadi PNS atau ASN, jelas bahwa ada semacam "kemapanan" dari sisi insentif dan tunjangan. Hal itu yang mungkin tak pernah diperhatikan oleh Prabowo, sehingga dalam melihat sesuatunya selalu dengan solusi kenaikan gaji. 
Dengan penerimaan gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan yang diterima, maka secara umum PNS atau ASN di Negara ini jelas tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Terlebih, di beberapa instansi juga ada kebijakan remunerasi.

Justru yang penting dalam reformasi birokrasi adalah sebagaimana disampaikan Jokowi yakni mekanisme dan sistem rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit sistem mutasi bidang promosi sesuai dengan kompetensi,sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak. Kemudian ada pengawasan internal yang kuat, serta pengawasan eksternal baik dari masyarakat, baik dari media maupun Komisi ASN.

8. Prabowo Jamin Gerindra Melawan Korupsi Sampai ke Akarnya

Prabowo menyampaikan jaminan bahwa Gerindra siap melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Namun, nyatanya memenuhi aturan KPU untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi saja tidak bisa. Buktinya, enam caleg Gerindra berdasarkan catatan ICW adalah mantan napi kasus korupsi. 
Malah, dalam pernyataannya Prabowo seolah itu bisa dimaklumi dalam era demokrasi sekarang ini. Prabowo bahwa seperti tidak mempersoalkan ketika korupsi itu dalam skala kecil.

"Jadi Mantan Korupsi. Saya kira Kita pelajari dan begini . Inikan demokrasi Pak. Kita umumkan aja ke Rakyat, kalau Rakyat ndak mau milih ya gak akan dipilih, kan begitu. Yang jelas Pak kalau kasus itu sudah melalui proses dia sudah dihukum, atau dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia dan dia punya kelebihan-kelebihan lain. 
Mungkin korupsi juga enggak seberapa. Mungkin dia, karena mungkin. Eh begini kalo curi, benar itu salah. Tapi kalau merugikan rakyat triliunan. Itu saya kira harus kita habiskan di Indonesia ini," kata Prabowo. 

Pernyataan Prabowo tersebut jelas aneh dan seolah menunjukkan tidak ada komitmen kuat dalam hal pemberantasan korupsi.

9. Gaji Lagi-Gaji Lagi
Ibarat pepatah di tongkrongan, apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Demikian halnya yang disampaikan Prabowo saat debat perdana. Hampir di semua sesi, solusi yang ditawarkan Praabowo adalah menaikkan gaji atas berbagai persoalan yang ditanyakan maupun program yang ditawarkan. Termasuk ketika menyampaikan pernyataan penutup, Prabowo juga menyampaikan untuk melipatgandakan gaji-gaji hakim, jaksa, dan polisi.

Apakah semuanya akan diselesaikan dengan cara-cara seperti itu? Gaji naik, gaji naik, gaji naik. Padahal, amanat dari konstitusi adalah menaikkan kesejahteraan semua warga Negara, bukan memanjakan meraka yang sudah mendapatkan kelayakan hak namun masih kurang melayani.