Padahal RUU Otsus plus ini bisa menjadi terobosan atas kondisi dan situasi Papua saat ini. Draf tersebut bukan cuma berisi tentang alokasi anggaran pusat ke Papua tetapi juga perihal perlindungan bagi warga asli Papua, insentif kepada guru yang mengajar di kawasan pelosok, peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak-anak, parpol lokal, serta menegakkan HAM.
Kedua, komitmen untuk membangun dan menjaga perdamaian di bumi Cendrawasih melalui pendekatan  humanis, arif, dan dialogis. SBY turun menyapa rakyat Papua, dan bicara dari hati ke hati. SBY menyambangi pelosok gunung dan laut Papua, sebut saja: Merauke, Jayawijaya, Yahukimo, Timika, Jayapura, Biak Numfor, Nabire, Manokwari, Teluk Wondama, Sorong dan Raja Ampat. Kepada mereka yang disapanya, tanpa sungkan, SBY memohon maaf atas kesalahan kebijakan pemerintahan masa silam, dan terus memperbaiki kebijakan agar tepat.
SBY bahkan siap berdialog dengan perwakilan-perwakilan negara asing perihal Papua, termasuk berdiskusi dengan para pemimpin negara-negara Melanesia. Dengan cara ini propaganda akibat misskomunikasi bisa diredam. Tampaknya, ini yang hilang dari pemerintahan Jokowi sehingga pemerintah Kepulauan Solomon dan Vanuatu sampai teriak di siding umum PBB, dan duta besar Inggris curhat kepada publik terkait siapa yang bisa diajak diskusi perihal Papua.
Ketiga, SBY berfokus pada percepatan pembangunan yang komprehensif dan ekstensif di Bumi Cenderawasih. Selama memimpin Indonesia, SBY melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan untuk rakyat Papua berbasis kewilayahan. Ini bisa tergambar dalam tiga hal.
Pertama, agenda pembangunan Papua dituangkan khusus dalam RPJMN 2009-2014 hingga jadi panduan  bagi Kementerian/Lembaga dalam pembangunan Tanah Papua. Kedua, menetapkan "Kesepatan Baru untuk Papua" yang diformalkan lewat Inpres 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dan kemudian dikoreksi dengan PERPRES No. 65/2011 perihal Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Ketiga, kenaikan anggaran sektoral untuk Papua dan desentralisasi fiskal dalam bentuk dana perimbangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.Â
Pondasi dan tiga pilar ini yang membentuk rumah Papua baru di era pemerintahan sebelumnya. Harapan kita, di era Jokowi, pemerintah sudah bergerak untuk membangun atap rumah. Bukan malah setbackdengan sibuk membongkar pilar apalagi pondasi dari rumah tersebut. Bagaimanapun yang namanya pembangunan mesti bersinambungan.
Sudah saatnya pemerintah menghentikan pencitraan BBM satu harga dan Jalan TransPapua sebagai simbol kesuksesan pembangunan di Papua. Betul keduanya penting, tetapi bukan cuma itu.
Saya tidak bisa membayangkan kelak saat OPM teriak-teriak pelanggaran HAM di dunia internasional, lalu Indonesia langsung menjawab: "kami sudah bikin BBM satu harga dan bangun jalan transjakarta". Apa kata dunia?
