Hal ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Harus ada inovasi dan terobosan yang bernama Pemilu/pilkada online. Semua tahapan dari awal sampai akhir termasuk kampanye harus online.
Namun inovasi terkendala terutama pada dukungan politik, waktu persiapan yang kurang dan pengalaman yang belum pernah ada. Data kependudukan yang menjadi kendala utama terutama di pedesaan terpencil.
Secara teknis pemilu/pilkada online ini dapat dirancang sedemikian rupa oleh KPU bekerjasama dengan Fakultas Teknologi Informasi perguruan tinggi. Baik perancangan, pengoperasian maupun pemeliharaan serta penangkisan dari serangan hacker sepenuhnya ditangani oleh Fakultas Teknologi Informasi perguruan tinggi.
Mereka memiliki SDM yang lebih dari cukup mulai dari setingkat Profesor, doktor maupun magister serta mahasiswa yang siap membantu di segala bidang.
Pelaksanaan pemilu/pilkada online ini akan sangat menghemat biaya administrasi, teknis serta mencegah konflik horizontal pendukung yang selalu terjadi akibat sengketa dugaan kecurangan serta konflik konstitusional di Mahkamah Konstitusi akibat sengketa yang didominasi dugaan kecurangan suara.
Selain itu ini juga akan menghemat biaya untuk operasional tim sukses dan relawan karena sifat online hanya dibutuhkan sedikit tim sukses dan relawan bahkan keberadaan relawan bisa dihapuskan.
Bagaimanapun juga jumlah tim sukses dan relawan harus dibatasi, di samping tidak diperlukan dalam jumlah banyak juga untuk membatasi kesempatan dan ruang gerak untuk politik uang.
Namun kembali kita dihadapkan pada kendala kesiapan di lapangan terutama di pedesaan terpencil. Namun juga ide dan inovasi pemilu/pilkada online harus terus disuarakan.
Oleh karena itu saya mengusulkan agar pemilu/pilkada tahun 2024 dilaksanakan secara hibrida di mana pada 10 kota terbesar (Jabodetabek, Bandung, Serang, Semarang, Jogjakarta, Solo, Surabaya, Malang, Medan, Makssar) dilaksanakan pemilu/pilkada secara online sedangkan di tempat lainnya dilaksanakan secara manual konvensional.
Pada tahun 2029 juga dilaksanakan secara hibrida namun pelaksanaan pemilu/pilkada online diperluas ke seluruh pemerintah kota seIndonesia sedangkan di daerah kabupaten masih bersifat manual konvensional. Baru pada tahun 2034 pemilu/pilkada online dilaksanakan 100 % di seluruh kabupaten/kota seIndonesia.
Selain dari faktor efisiensi biaya dan waktu, hal utama yang ingin kita raih dari pelaksanaan pemilu/pilkada online ini adalah memberi kesempatan yang lebih besar kepada kandidat berkualitas namun minim biaya untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu/pilkada serentak.
