Penggangguran merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi. Pengganguran juga merupakan masalah makroekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah dan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia bersifat fluktuatif. Namun, pada masa pandemi Covid-19 sekitar bulan Agustus 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam tingkat Provinsi, DKI Jakarta juga terkena dampak pandemi Covid-19 yang cukup signifikan. Berdasarkan data Berita Resmi Statistik (BRS) yang dilansir oleh BPS pada Agustus 2020, DKI Jakarta menempati posisi teratas dengan jumlah TPT tertinggi yang berada pada angka 10,95% atau setara dengan 572.780 jiwa.
Dalam mengatasi masalah pengangguran di DKI Jakarta, maka dibutuhkan strategi dan langkah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 147 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) yaitu memiliki tugas salah satunya menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dan memiliki fungsi untuk menyusun rencana strategis, kerja, dan anggaran dinas serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
Dari permasalahan tersebut, Banyak Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan angka pengangguran dengan menciptakan strategi dan program yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial transdisiplin seperti ekonomi, sosiologi, geografi, dan lain-lain. Dari permasalahan tersebut, Banyak Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan angka pengangguran dengan menciptakan strategi dan program yang terintegrasi dari ilmu-ilmu sosial transdisiplin seperti ekonomi, sosiologi, geografi, dan lain-lain. Dari kacamata ilmu ekonomi, Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan perekonomian, menyesuaikan keterampilan kerja, dan kebijakan Pembangunan ekonomi. Dari ilmu sosiologi, Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan Kesehatan yang dapat mengurangi  adanya ketimpangan di sosial di Masyarakat. Lalu dari perspektif ilmu geografi, Pemerataan penduduk dengan melakukan urbanisasi.
Keterbukaan Masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan akses internet digital  membuka peluang positif dengan tersediannya portal-portal lowongan pekerjaan online, salah satunya Jak-Naker. Jak-Naker merupakan portal karier kolaborasi milik Provinsi DKI Jakarta melalui Disnakertransgi DKI Jakarta. Jak-Naker berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan, lowongan magang, kewirausahaan, tes minat dan bakat, beasiswa, dan masih banyak lagi yang dapat diakses di situs web jaknaker.id. Dengan memberikan informasi dan wawasan mengenai lapangan kerja, Pemerintah telah mengimplementasikan ilmu sosiologi dan politik yaitu menganalisis permasalahan, memahami minat dan bakat, kebutuhan, serta kebijakan yang berlaku yang diperuntukkan untuk masyarakat.
Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta memiliki strategi dalam menekan angka pengangguran pada masa pandemi Covid-19, yaitu meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru dengan melakukan program seperti pelatihan dan peningkatan produktivitas seperti webinar yang terlaksana melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Ketenagakerjaandan Jakpreneur. Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta juga melakukan pembinaan hubungan industrial melalui program UMP Asimetris dan Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).
Lebih lanjut, Pemprov DKI Jakarta membantuk program Upah Minimum Provinsi (UMP) Asimetris. Pada UMP Asimetris, Pengusaha, Perusahaan dan/pihak pemberi kerja terdampak secara ekonomi akibat Covid-19 dapat mengajukan pembayaran UMP dengn besaran sama dengan UMP tahun 2020 (sebesar 4,2 juta Rupiah). Selain kebijakan UMP Asimetris, terdapat pula program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang merupakan program dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh melalui pemberian keringanan biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja DKI Jakarta.
Program Pelatihan Kompetensi Keahlian bersertifikat juga dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Masyarakat. Program ini biasa dilakukan di SMK sesuai dengan bidang keahlian atau jurusan yang ada. Misalnya di bidang keahlian Akuntansi dan Keuangan, peserta dilatih untuk dapat membuat jurnal, mengelola laporan keuangan, mengaplikasikan software pengolah angka sepeti Microsoft Excel, Accurate, dan MYOB. Nantinya, peserta yang kompeten akan mendapatkan sertifikat keahlian yang berlaku selama 3 tahun kedepan yang bisa digunakan untuk melamar pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan Perusahaan. Selain itu, keahlian yang dimiliki juga dapat membantu masyarakat atau peserta untuk mengembangkan UMKM atau usahanya sendiri.
