Selain itu, total penerbit yang berpartisipasi juga bertambah. Berdasarkan data dari Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) menyebutkan bahwa jumlah penerbit meningkat dari sekitar 129 penerbit pada 2020 menjadi 192 penerbit pada 2021. Tak mengherankan, kalau urun dana atau crowdfunding menjadi prioritas OJK pada tahun 2022.
Nah terkait Urun Dana tersebut, dalam event Muslim Life Fair 2022 ada LBS Urun Dana (Securities Crowdfunding) yang baru rilis. Sementara kalau perbankan ada Hijra Bank yang menjadi salah satu sponsor di acara Muslim Life Fair 2022.
Mengulas sedikit tentang LBS Urun Dana yang mengusung tema "investasi yang bikin nyaman". Â LBS Urun Dana memberikan layanan yang memiliki 3 faktor nyaman, yakni terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 18 Maret 2022 lalu. Disamping itu juga didukung oleh tenaga profesional berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidangnya.
Menurut Ustadz DR. Erwandi Tarmizi, M.A selaku founder LBS Urun Dana sekaligus Ketua Dewan Komite Persetujuan Penerbit, saat konferensi pers di sela acara Muslim Life Fair 2022 pada Juma'at 25 Maret 2022 kemarin, bahwa LBS Urun Dana disamping memberikan dan membantu permodalan dana juga memberi edukasi membangun usaha. Edukasi bagaimana membangun usaha menjadi halal dari hulu sampai hilir. Juga dibimbing tentang pembuatan laporan keuangan serta pendampingan usaha.Â
Perbedaan dengan Urun Dana umumnya, adalah LBS Urun Dana mendukung gaya hidup halal yang sedang menjadi tren di Indonesia. Dengan mengusung prinsip dan kaidah Islam.Â
LBS Urun Dana ternyata cukup diminati para pelaku usaha. Tercatat saat ini sudah ada sekitar 500-600 pengajuan proposal UKM. Secara nominal pengajuan dana total mencapai angka Rp. 500 Milyar.
LBS Urun Dana bisa mencapai target tahun ini sebesar  Rp40 Milyar, atau  10% dari marketshare. Jika diasumsikan per UKM butuh modal Rp 2 miliar, maka setidaknya tahun ini ada 20 UKM yang mendapatkan pendanaan.
Lalu bagaimana cara ajukan modal?
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama,  omset usaha minimal Rp 1 Miliar/tahun secara historis. Kedua, bisnis juga harus sudah berjalan minimal 1-2 tahun. Untuk bisnis offline sudah  memiliki minimal 3 outlet di seluruh Indonesia. Ketiga, UKM wajib memiliki pencatatan Laporan Keuangan yang memenuhi standart akuntansi umum, karakter founder/Owner bisnis yang kuat dan berpengalaman di bidangnya serta memiliki landasan project berupa kontrak, invoice/PO dari pemerintah/BUMN/BUMD/Korporasi untuk skema obligasi/sukuk. Bagi usaha yang memiliki Tren Sales dan Kinerja Meningkat di masa pandemi Covid-19 akan menjadi nilai tambah.
