Pada tahun 2016, tingkat pendidikan penduduk di Papua terbilang masih rendah. Terlihat dari fakta bahwa capaian rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas sebesar 6,15. Capaian tersebut tertinggal jauh bila disandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.
Highlights diatas hanya satu dari miniatur persoalan pendidikan di Papua, yang disebabkan minimnya sarana pendidikan. Jumlah gedung sekolah terbilang masih sedikit. Data yg dihasilkan BPS dalam publikasi hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 mencatat bahwa baru 40,63 persen desa/kampung di Papua tersedia SD, 55 persen distrik tersedia SMP dan 26,47 persen distrik tersedia SMA. Keadaan tersebut jauh dari idealnya yang seharusnya setiap desa minimal memiliki satu SD dan setiap distrik minimal memiliki satu SMP dan SMA.
Ketidaktersediaan sekolah di beberapa kampung dan distrik membuat tingginya beban pada sekolah di kampung dan distrik yang tersedia sekolah. Akibatnya setiap SD di Papua harus menanggung 176 murid dan ruang kelas yang tersedia harus menampung 26 murid. Tidak tersedianya sekolah pada suatu wilayah selain meningkatkan beban pada sekolah terdekat, pula akan berdampak pada rendahnya partisipasi sekolah.
Bisa dibayangkan keadaan psikologis mereka yang tinggal di wilayah remote yang tidak ada sekolah dan harus bersekolah di wilayah terdekat yang aksesnya sangat sulit, sudah tentu bersekolah adalah sebuah beban berat bagi mereka. Apabila bersekolah saja sudah menjadi beban, maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi sekolah dan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Selain minimnya jumlah gedung sekolah, jumlah guru dan kualitas guru juga menjadi persoalan pendidikan yang utama di Papua. Dalam publikasi yang sama, tercatat bahwa seorang guru SD rata-rata dibebani sebanyak 22 murid, dan beban tersebut tertinggi se-Indonesia. Tidak hanya soal jumlah, masalah distribusi guru juga hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah. Sebab distribusi guru yang tidak merata menimbulkan permasalahan lain dalam proses belajar mengajar.
Kondisi yang nampak adalah guru cenderung berlebih di daerah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru sehingga proses belajar mengajar berjalan tidak efektif. Upaya pemerintah melalui pemberian tunjangan khusus sebesar satu kali gaji ternyata belum dapat menarik minat guru untuk mengajar dan memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil.
Selain distribusi guru yang merata hingga ke daerah terpencil, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas guru. Kementrian pendidikan dan kebudayaan mencatat pada tahun 2015 sekitar 47,5 persen guru SD yang ber-ijazah S1 dan 79,20 persen guru SMP yang ber-ijasah S1. Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk mengoptimalkan kompetensi-kompetensi tersebut dan ditingkatkan secara merata hingga ke daerah-daerah sulit di Papua. Terlebih lagi dengan adanya program sertifikasi guru yang sedang digalakkan pemerintah demi peningkatan kualitas guru dan tentunya kesejahteraan guru.
Melihat keadaan diatas maka kebutuhan akan sarana pendidikan di Papua sudah sangat mendesak. Teristimewa pada wilayah pedesaan dan remote area. Urgensi akan hal itu tak bisa ditawar lagi mengingat kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan tingginya ketimpangan kualitas antara masyarakat kota dan pedalaman di Papua.
Sementara pada saat ini hingga 20 tahun ke depan Indonesia sedang menikmati suatu periode kesempatan emas yaitu bonus demografi. Suatu periode dimana Indonesia memiliki persentase penduduk usia produktif (15-65 tahun) tertinggi. Periode tersebut tentu harus dimanfaatkan agar dapat memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi mimpi tersebut dapat terwujud tatkala tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas.