[caption id="attachment_199983" align="alignnone" width="573" caption="http://www.flickr.com/photos/yusufdaud/7987133676/in/photostream/"][/caption]
Kemarin, Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah, memerintahkan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terkait agar segera melakukan finalisasi Rancangan Qanun Identitas Aceh (Bendera, Lambang, dan Hymne) sebagaimana diamanatkan dalam MoU Helsinki agar bisa diserahkan kepada DPRA untuk dibahas dan disahkan menjadi Qanun Aceh. Gubernur memberi waktu 2 minggu kepada SKPA untuk menuntaskan pekerjaannya tersebut. Menurut Gubernur, raqan Identitas Aceh adalah raqan strategis yang sangat diperlukan oleh rakyat demi kebutuhan rakyat Aceh.
[caption id="attachment_199985" align="alignnone" width="499" caption="Potret Aceh kini? (sumber:http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2012/08/01/inikah-potret-aceh-kini/)"]
Sementara itu, membaca posting sahabat kompasiana Sarah Mellina yang berjudul “Inikah Potret Aceh Kini?” sungguh kenyataan yang memiriskan hati. Disebutkan banyaknya panti-panti asuhan dan anak terlantar di Aceh yang tidak terurus oleh pemerintah. Banyaknya elemen asing yang sengaja datang dan menyebarkan agama Kristiani di Aceh, belum lagi infiltrasi budaya seks bebas yang menyebar di kalangan generasi muda Aceh.
[caption id="attachment_199987" align="aligncenter" width="493" caption="Salon "]
Realitas kehidupan orang Aceh khususnya masalah kesejahteraan juga terbilang sangat rendah bahkan tercatat sebagai salah satu yang terendah di Republik ini. Hampir 1 juta rakyat Aceh saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, angka pengangguran semakin meningkat mencapai angka 164.000 jiwa, padahal angkatan kerja di Aceh begitu besar. Demikian juga kualitas pendidikan Aceh yang rendah sebagaimana digambarkan saat uji kelayakan guru-guru di Aceh menempati urutan ke-32 dari 33 provinsi di Indonesia. Hal ini belum ada apa-apanya bila melihat sektor keamanan yang sangat rendah, di bumi syariah ini setiap harinya 2 sepeda motor hilang di Banda Aceh, kota barometer kemajuan Aceh. Belum lagi maraknya aksi perampokan, kriminalitas, kejahatan bersenjata termasuk aksi-aksi intimidasi oleh para eks kombatan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman Aceh yang jauh dari jangkauan petugas keamanan. Andaikan pun ada petugas, para petugas inipun terkesan “cari aman” atau “pura-pura tidak tahu” karena keterbatasan jumlah dan kekuatan mereka bila dibandingkan dengan para eks kombatan yang tersebar dimana-mana.
[caption id="attachment_199988" align="alignnone" width="601" caption="Infrastruktur yang sangat buruk, jauh dari perbaikan (sumber:serambi.com)"]
Apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan yang baru?
Sejak dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru Mei lalu, disinyalir belum ada langkah nyata yang diperbuat untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Langkah –langkah yang dilakukan sejauh ini hanya bersifat retorika dan rencana/program yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemerintah Aceh sepertinya hanya berfokus dalam mengkultuskan hal-hal yang lebih berpihak kepada kepentingan kelompok, seperti pengkultusan Lembaga Wali Nanggroe dengan membangun “istana” Wali Nanggroe milyaran rupiah di Lambaroe juga kali ini dengan mendesak raqan qanun identitas Aceh yang sekali lagi merupakan pengkultusan simbol-simbol yang dinyatakan oleh Gubernur sebagai hal yang bersifat strategis. Dimanakah Gubernur melihat sisi strategis dalam persoalan ini? Sementara itu, DPRA sebagai satu-satunya lembaga yang mewakili rakyat Aceh juga saat ini diam seribu bahasa, tidak pernah lagi terdengar suara kritik pedas dari Abdullah Saleh dan teman-temannya dari Fraksi PA yang mayoritas menguasai kursi DPRA. Dimana fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah Aceh yang menjadi tugas pokoknya?
Sejauh pemahaman saya, langkah strategis memiliki arti langkah/kebijakan yang diambil berpengaruh secara menyeluruh bagi kehidupan orang Aceh. Atau langkah yang menjadi prioritas sebab apabila tidak dilakukan maka akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup orang Aceh/daerah. Kembali ke pernyataan Gubernur ataupun kebijakan yang diambil oleh Gubernur Aceh, apakah pengkultusan simbol-simbol daerah seperti bendera, lambang dan hymnebegitu penting bagi kehidupan rakyat Aceh? Jauh lebih penting dari penyediaan lapangan kerja, pendidikan layak bagi anak-anak Aceh, penyediaan modal bagi pedagang kecil, pembagunan infrastruktur dan lain-lain?
Berangkat dari pemahaman ini, saya berharap pemerintahan Aceh dapat fokus dan memprioritaskan kebijakan-kebijakannya untuk kesejahteraan rakyat Aceh, bukan hanya retorika dan janji semata yang membuai rakyat di awal-awal pemerintahan atau masa kampanye. Pemerintah Aceh harus ingat, rakyat terus melihat dan mengawasi jalannya pemerintahan ini, dan tentunya akan bertanya dan menagih janji-janji kesejahteraan yang ditawarkan oleh pasangan “Zikir” di masa-masa kampanye dulu. Pemenuhan terhadap kesejahteraan rakyat menjadikan penilaian atas tingginya penghargaan dan kualitas suatu kepemimpinan. Menurut saya, pemerintahan Aceh harus stop bermain-main dengan kepercayaan rakyat, sebab ketika rakyat sudah tidak percaya, maka saat itu juga rakyat berhenti berdoa untuk pemimpinnya. Dan apabila itu benar terjadi, maka kepercayaan dan amanah yang begitu besar dari rakyat dapat dicabut kapan saja.
Rafli Hasan