Mohon tunggu...
Muhammad Rafiq
Muhammad Rafiq Mohon Tunggu... Jurnalis - Bersahabat dengan Pikiran

Ketua Umum Badko HMI Sulteng 2018-2020 | Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako | Peminat Hukum dan Politik | Jurnalis Sulawesi Tengah

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Indonesia Seharusnya Sudah "Smart Goverment"

11 Juni 2020   19:32 Diperbarui: 12 Juni 2020   11:24 366
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi kota masa depan (Thinkstock) via kompas.com

Dalam sejarah Peradaban Manusia, Alvin Toffler membagi  tiga gelombang peradaban manusia. Pertama, Masyarakat Agraris. Kedua, masyarakat Industri. Ketiga, masyarakat Informasi. Dan gelombang ke tiga ini masih terus berlanjut hingga sekarang. 

Sekarang dunia sedang menjalani gelombang ketiga ini. Berbagai inovasi teknologi informasi dibuat demi memudahkan aktivitas masyarakat. Salah satunya pemerintahan. 

Sekarang dunia sedang dilanda pandemi virus corona atau Covid-19. Seluruh pola hidup manusia berubah seketika dituntut untuk lebih mengutamakan kesehatan. Tidak hanya manusianya, bahkan pemerintahan juga ditantang untuk tetap konsisten melayani di tengah pandemi. 

Tanpa kita sadari, pemerintah indonesia sedang berada pada fase tantangan itu. Inovasi teknologi informasi sangat dibutuhkan demi mencapai pelayanan publik yang maksimal. Inovasi itu bernama smart goverment.

Sumber: befren.com
Sumber: befren.com
Sebenarnya inovasi ini sudah lama digaung-gaungkan. Banyak artikel mengulas tentang inovasi ini. Tapi pada prakteknya, konsistensi masih berjalan landai. Banyak kendala yang harus dihadapi, salah satu masalahnya adalah pemerataan jaringan internet. 

Term smart perlahan-lahan diperaktekkan di lingkungan pemerintah. Basis informasi digital sedang dalam proses dominasi. Melihat jauh sebelum pandemi, segala bentuk kegiatan berkumpul selalu dilakukan dengan tatap muka, rapat misalnya. Saat covid-19 meledak hingga ke Indonesia. Istilah smart mulai dilakukan.

Kini era new normal telah berhasil memaksa pemerintah berfikir lebih inovatif bagaimana memanfaatkan teknologi tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 

Penerapan protokol kesehatan telah memperbaharui tatanan pengelolaan birokrasi. Demi maksimalnya pelayanan publik, saat ini informasi berbasis digital cukup massif  untuk urusan pemerintahan. 

Dari basis virtual ini, beberapa layanan digital menjadi sarana paling utama untuk menyambungkan ratusan pengguna internet. Gaya pelayanan birokrasi ini mampu memberikan efisiensi dan efektivitas sebuah informasi. 

Jika e-goverment jauh sebelumnya sudah dilakukan, begitu juga e-kios, pengurusan perizinan berbasis digital, maka saat ini cakupannya makin meluas. 

Kita bisa melakukan rapat atau mengikuti diskusi melalui virtual. Dalam keadaan tertentu, bagi seseorang yang tidak punya kesempatan keluar daerah, basis virtual sangat membantu.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun