Sebagai bangsa Indonesia, kita baru saja berbangga kepada para pemegang kekuasaan kita bahwa tingkat korupsi di Indonesia mengalami penurunan yaitu menempati urutan ke 90 dari Negara-negara korupsi yang ada didunia.
Tetapi terlepas dari itu, Indonesia saat ini kembali dikejutkan dengan kasus korupsi e-KTP yang diindikasikan melibatkan DPR , Kementerian Dalam Negeri serta swasta, yang memakan uang rakyat sebesar Rp2,3 Trilliun. Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit jika kita melihat perekonomian Negara Indonesia.
Kita bisa menghitung dengan jumlah yang tertera di atas, jika hal seperti sekarang ini tidak terjadi, tentu saja Indonesia sedikit lagi akan mencapai Negara yang dicita-citakan. Indonesia sudah memiliki sistem pencatatan kependudukan yang sangat canggih atau jika uang tersebut digunakan untuk beasiswa,berapa banyak rakyat yang bisa memperoleh pendidikan.
Tetapi hal tersebut hanya angan yang tak bisa diraih oleh Negara Indonesia jika para pemimpin bangsa terus berlomba untuk mengambil dan menikmati uang Negara. Lebih parah lagi para pejabat yang terkena kasus korupsi berjalan seolah-olah tidak mempunyai dosa, senyum-senyum dilayar TV seolah perbuatan yang dilakukan adalah kesalahn biasa.
Semakin masifnya korupsi yang sudah lengkap dilakukan di semua lembaga tinggi negara Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan juga lembaga pengawas BPK. Seharusnya menyadarkan semua orang bahwa Indonesia sudah dalam taraf darurat korupsi, bukan malah korupsi dianggap hal yang biasa.
Korupsi adalah kejahatan luar biasa, terlebih lagi jika yang melakukan korupsi adalah orang yang dipilih oleh rakyat untuk mewakilinya. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
