Mendapati tulisan mendukung aksi 7 juta status untuk Habib Imam Besar FPI, saya dapat merangkai beberapa kalimat sebagai berikut:
 1. Saya tidak termasuk orang yang mendukung aksi 7 juta status tersebut
 2. Habib bagi saya bukan seorang ulama, karena menurut saya, ulama itu harusnya kata-kata, ucapanya, bisa di jadikan contoh teladan. Ulama tidak pantas menggunakan kata-kata binatang dalam orasinya, silahkan dilihat di youtube, bagaimana ia dengan lantang menyamakan sebuah lembaga dimana berisi orang-orang/manusia dan menyamakanya dengan posisi hewan
 3. Habib bagi saya bukan loyalis negara kesatuan republik Indonesia, yang tunduk dan patuh kepada ketentuan hukum, jika ia kerap memberikan statemen bahwa ia selalu mendukung NKRI, tunduk dan patuh, maka ucapan dengan perbuatan tidak sejalan. Bagaimana saya bisa menyimpulkan hal tersebut? baiklah saya cerita agak panjang dalam point ini.
 Saya mengikuti 2 kali aksi damai, yakni 411 dan 212.
 Aksi 411 adalah aksi bela Islam yang pertama dilakukan, dalam aksi ini tidak ada sama sekali orasi yang terpusat diatas panggung, namun lebih kepada long march dari berbagai dimulai dari ba'da shalat Jum'at di Istiqlal. Long march kemudian bergerak menuju Stasiun Sudirman kemudian ke arah Monas.
 Dalam aksi 411, inisiatif peserta dengan membawa umbul-umbul, poster maupun tulisan-tulisan. Meskipun pada akhir demo, ada sedikit insiden.
 Aksi damai yang ke dua adalah 212. Dilakukan pada tanggal 2 Desember, aksi ini lebih dikenal dengan 'aksi super damai' dan dihiasi dengan aksi jalan kaki santri dari Ciamis.
 Aksi damai kali ini bahkan didukung oleh pemerintah, dengan syarat aksi harus damai dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada saat itu sempat berkoordinasi erat dengan berbagai element penyelenggara aksi damai. Aksi dilakukan di Monas, dengan panggung berdiri disalah satu sudut. Aksi damai yang ke dua ini bisa dikatakan lebih tertib dan terkoordinir, orator berdatangan, beberapa ulama seperti Aa Gym, Arifin Ilham dan Bachtiar Nasir memberikan sambutanya dengan lemah lembut, santun dan meminta untuk menggedepankan akhlak sesuai dengan Al-Qur'an. Tapi lain halnya dengan Habib. Di saat Jokowi hadir di panggung dan sedang memberikan kata sambutan, Habib berusaha untuk menempel ke sebelah Presiden dan ingin menyampaikan orasinya, namun terlihat dihalangi oleh Menteri Kordinator Politik Hukum dan Ham Wiranto yang berada tepat di sebelah Presiden. Presiden sendiri mengatakan untuk menyerahkan semuanya pada prosedur hukum yang berlaku dan tidak akan mencampuri dan intervensi terhadap tuntutan menangkap dan memenjarakan Ahok saat itu juga.
 What? tuntutan penjara?? ini lah yang ingin saya garis bawahi. Tuntutan 'tangkap', 'penjara' adalah tindakan potong kompas atau jalan pintas. Bagaimana mungkin negara dapat mengabulkan tuntutan tersebut? Bukankah ada yang janggal dengan tuntuan tersebut?
 Mari berfikir logis menggunakan ilmu pengetahuan. Dalam sebuah negara pasti ada prosedur hukum? saya yakin Munawarman S.H selaku penasihat hukum FPI paham akan prosedur hukum, dengan mengedapan adanya tahapan demi tahapan, penyelidikan dan penyidikan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, hingga kemudian proses hukum mulai di gelar di pengadilan. Penangkapan atau pencengkalan adalah mutlak wewenang pengadilan. Lah, lantas kenapa pada beberapa detik setelah Jokowi turun panggung pada aksi damai tersebut, Habib serta merta merebut microphone dan mulai menuntut pemerintah dengan memanfaatkan emosi partisipan dengan menyanyikan lagu cangkul yang dalam, namun liriknya menjadi: "Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga.."
 Salahkah kemudian saya menduga bahwa sebenarnya Habib tidak pernah menghargai pemeriintah? bisakah saya menduga Habib tidak pernah menganggap (baca; menghormati) pemerintah? dia menganggap pemerintah itu apa? hanya orang-orang yang tidak patut untuk di hormati? Kalau dari perbuatan dan tindak tanduknya, silahkan anda simpulkan sendiri.
