Menurut teori pertumbuhan ekonomi baru, infrastruktur memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian suatu wilayah. Teori ini memasukkan infrastruktur sebagai input yang berdampak pada output agregat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa infrastruktur dianggap memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan peningkatan efisiensi ekonomi suatu negara. Infrastruktur termasuk pembangunan jalan raya, pelabuhan laut, lapangan terbang, kawasan industri, alat perhubungan, dan fasilitas air bersih dan listrik. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur fisik adalah komponen penting dari pembangunan ekonomi dan institusi yang berpusat pada peningkatan produktivitas.
Penelitian telah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik yang berkualitas akan mendorong proses ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing wilayah dan memudahkan pergerakan orang dan barang, sehingga menghasilkan efek multiplier yang positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, infrastruktur jalan adalah salah satu infrastruktur yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia. UU tersebut menyatakan bahwa jalan adalah alat transportasi yang sangat penting bagi ekonomi dan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan yang dikenakan pajak di lokasi (TOL) adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih baik. Infrastruktur, terutama jalan tol, telah menjadi prioritas utama pemerintah selama hampir sepuluh tahun terakhir.
Pembangunan jalan tol dapat digunakan sebagai bukti kesiapan suatu negara untuk menyongsong peradaban yang serba cepat dan mudah. Sejak lama, pemerintah Indonesia telah membangun infrastruktur jalan. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan infrastruktur, tetapi masih lambat dibandingkan negara lain karena fokusnya hanya di pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan masih kurang dan tidak merata.
Namun beberapa tahun terakhir pemerintah sudah memulai Pembangunan jalan tol di luar pulau jawa, salah satunya yaitu di Pulau Sumatera, yang dikenal dengan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan tol ini sudah dibangun sepanjang 2.818 km, dan direncanakan untung menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera. Jalan Tol ini akan menghubungkan Provinsi Lampung sampai dengan Provinsi Aceh melalui 24 ruas jalan yang berbeda, salah satunya adalah ruas Jalan Tol Padang – Pekanbaru.
Apakah Pembangunan ini menguntungkan?
Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru ini pada awalnya diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pengguna jalan untuk melakukan mobilitas dari suatu kota ke kota lainnya. Namun dalam proses Pembangunan Jalan Tol tersebut terdapat berbagai masalah yang terjadi.
Pembangunan Jalan Tol ini memberikan dampak negatif kepada masyarakat, salah satunya adalah masyarakat di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan jalan tol ini melewati rumah – rumah warga di Nagari Kasang tersebut, dan menyebabkan terjadinya penggusuran dan juga pembebasan lahan tanah bagi masyarakat di Nagari Kasang tersebut. Namun penggusuran yang dilakukan tidak diikuti dengan ganti rugi yang sepadan kepada masyarakat di sana.
Pembangunan Jalan Tol ini juga memberikan eksternalitas negatif lainnya kepada masyarakat, seperti rumah mereka kebanjiran diakibatkan Pembangunan jalan tol tersebut. Banyak masyarakat disana yang mengeluh karena rumah mereka kebanjiran ketika musim hujan datang. Selain itu Pembangunan Jalan Tol tersebut juga berdampak kepada mata pencaharian masyarakat setempat. Karena pekerjaan masyarakat setempat rata-rata adalah petani, akibat dari Pembangunan tersebut mengakibatkan lahan pertanian mereka tidak dapat lagi digunakan. Pembangunan ini juga menimbulkan polusi dan juga kebisingan bagi masyarakat setempat.
Jadi masih banyak terdapat kerugian yang diterima oleh masyarakat akibat dari Pembangunan jalan tol ini, salah satunya adalah bagi masyarakat di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
