Sebelumnya, gubernur jawa timur sendiri telah mengungkapkan bahwa  Pemprov Jatim telah menganggarkan dana senilai Rp 257 M untuk bantalan sosial. Sehingga, Guna menghindari tumpang tindih data, gubernur Khofifah meminta percepatan dan keseriusan dari pemkab dalam melakukan verifikasi data para penerima bantuan.
Menanggapi pernyataan Gubernur Khofifah, Badan Pusat Statistk (BPS) Jember, Jawa Timur meyelenggarakan program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek yang melibatkan 3.967 petugas yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 14 November 2022.
Regsosek sendiri merupakan pendataan seluruh penduduk Indonesia mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial.
Kepala BPS Jember Tri Erwandi pun mengungkapkan keinginannya agar pemerintah Jember mendukung program ini, pernyataan ini diungkapkan dalam sambutan Rapat Koordinasi Regsosek yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember.
Tentu bupati Hendi menyambut baik program ini, bahkan dengan serius beliau mengatakan bahwa ia tidak segan untuk mengganti petugas dalam desa yang berwenang agar program ini dapat berjalan dengan sukses. Beliau juga menjelaskan pentingnya peran RT serta RW dalam kelangsungan program ini. Karena merekalah yang tahu secara rinci kondisi dari warganya.
 "Pendataan awal menuju satu data itu tidak mungkin dikerjakan sendirian, sehingga kami mendukung kesuksesan pendataan itu dengan cara mengantarkan petugas ke lapangan. Pastikan semua ikut terdata, jangan sampai ada yang terlewat," katanya.
Seperti inilah kondisi yang terjadi khususnya pada kota Jember yang diakibatka oleh kenaikan harga BBM. Semoga dengan adanya berbagai upaya dalam membantu masyarakat yang paling merasakan dampak akibat kenaikan harga BBM ini dapat membantu mereka untuk kedepannya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, informasi didapatkan dari berbagai sumber.
Terimakasih
Wassalamualaikum wr wb.
