Pertanyaannya: apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya sekadar "kebijakan politik" yang bagus di atas kertas namun sulit diterapkan di lapangan?
---
Politik di Balik SPBU
Tak bisa dipungkiri, setiap kebijakan publik punya aroma politik. Aturan STNK di SPBU bisa saja lahir dari niat baik, tapi juga bisa jadi strategi pencitraan: pemerintah ingin terlihat peduli dengan subsidi, meski praktiknya justru menambah masalah teknis.
Mengapa solusi digitalisasi data kendaraan belum dioptimalkan? Mengapa rakyat kecil yang harus terus menanggung beban, sementara mafia BBM dalam skala besar sulit tersentuh hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul, dan justru perlu kita suarakan.
---
Kolom Diskusi untuk Pembaca
Menurut kamu, aturan wajib menunjukkan STNK saat isi BBM ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya?Â
Apakah benar bisa menekan penyalahgunaan subsidi, atau justru membuat rakyat pekerja semakin repot?
 Bagikan pendapatmu di kolom komentar
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI