Rutinitas Pagi, Ekonomi yang Menyempit, dan Aturan Baru BBM: Beban atau Solusi?

Kamis pagi, 25 September 2025. Masyarakat bergegas ke tempat kerja, dompet makin menipis di akhir bulan, jalanan penuh antrean. Kini, hadir aturan baru: isi BBM wajib menunjukkan STNK. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar solusi, atau justru menambah beban rakyat?

 ---

Pagi yang Semakin Rumit

Setiap pagi di kota besar, pemandangan yang kita temui hampir sama: jalanan macet, pengendara terburu-buru, dan wajah-wajah penuh beban. Rutinitas yang sudah cukup melelahkan ini kini ditambah satu hal baru: aturan dari Pertamina bahwa setiap pengendara wajib menunjukkan STNK ketika mengisi BBM.

Secara teori, aturan ini dibuat agar subsidi BBM tepat sasaran. Kendaraan mewah tidak lagi bebas menikmati BBM bersubsidi. Namun, di lapangan ceritanya berbeda.

Bayangkan seorang karyawan yang berangkat pukul 06.00, berharap bisa tiba di kantor tepat waktu. Tangki bensin hampir kosong, antrean di SPBU sudah panjang. Saat gilirannya tiba, ia diminta menunjukkan STNK. Ternyata, STNK tertinggal di rumah. Ia pun dipaksa keluar dari antrean, terlambat ke kantor, sementara isi dompetnya sudah menipis menjelang akhir bulan.

---

Ekonomi Rakyat di Tengah Aturan Baru

Bagi masyarakat pekerja, khususnya kelas menengah ke bawah, akhir bulan adalah masa paling berat. Gaji sudah hampir habis untuk biaya sekolah anak, cicilan, dan kebutuhan pokok yang terus naik.

Dalam situasi seperti ini, aturan baru justru terasa menambah beban. Waktu habis di antrean SPBU, energi terkuras karena birokrasi kecil yang seolah tak memikirkan rutinitas rakyat.

Pertanyaannya: apakah kebijakan ini benar-benar berpihak pada rakyat, atau hanya sekadar "kebijakan politik" yang bagus di atas kertas namun sulit diterapkan di lapangan?

---

Politik di Balik SPBU

Tak bisa dipungkiri, setiap kebijakan publik punya aroma politik. Aturan STNK di SPBU bisa saja lahir dari niat baik, tapi juga bisa jadi strategi pencitraan: pemerintah ingin terlihat peduli dengan subsidi, meski praktiknya justru menambah masalah teknis.

Mengapa solusi digitalisasi data kendaraan belum dioptimalkan? Mengapa rakyat kecil yang harus terus menanggung beban, sementara mafia BBM dalam skala besar sulit tersentuh hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul, dan justru perlu kita suarakan.

---

Kolom Diskusi untuk Pembaca

Menurut kamu, aturan wajib menunjukkan STNK saat isi BBM ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya? 

Apakah benar bisa menekan penyalahgunaan subsidi, atau justru membuat rakyat pekerja semakin repot?

 Bagikan pendapatmu di kolom komentar