Di bidang pelayanan publik, kualitas pelayanan publik Pemkab Solok terus meningkat. Hal itu terbukti dari hasil penilaian kepatuhan Pemkab Solok terhadap kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Sumbar. Pada 2021, tahun pertama Epyardi menjadi bupati, Pemkab Solok mendapatkan nilai 67,79 (zona kuning kategori C). Pada 2022 Pemkab Solok mendapatkan nilai 88,73 (zona hijau dan kategori A). Pada 2023, Pemkab Solok memperoleh nilai 95,08, yang termasuk zona hijau dan kategori A.
Kenaikan dana alokasi khusus (DAK). Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, DAK Kabupaten Solok pada 2020 sebesar Rp190,93 miliar. Di bawah kepemimpinan Epyardi, DAK 2021 naik menjadi Rp231,83 miliar, lalu naik pada 2022 menjadi Rp267,76 miliar, terus naik pada 2023 menjadi Rp293,88 miliar, dan pada 2024 Rp330,27 miliar.
Kenaikan signifikan terjadi pada DAK fisik (untuk pembangunan fisik), yaitu Rp45,93 miliar pada 2020 menjadi Rp84,87 miliar pada 2021, naik menjadi  Rp97,89 miliar pada 2022, kemudian pada 2023 angkanya sebesar Rp79,48 miliar. Pada 2024 Kabupaten Solok mendapatkan Rp107,59 miliar, yang merupakan DAK fisik terbesar di Sumbar pada 2024.
Dari data di atas dapat dilihat bahwa cukup banyak prestasi dan capaian yang diperoleh Pemkab Solok, Kabupaten Solok, dan Bupati Solok selama Epyardi Asda menjadi bupati. Prestasi dan capaian tersebut tentu saja hanya akan dipercaya oleh orang yang objektif memberikan penilaian. Namun, bagi orang yang dalam pikirannya hanya ada ketidaksukaan terhadap Epyardi, semua prestasi dan capaian tersebut tentu tidak akan mereka percaya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
