Ketokan palu tanda lolosnya RUU Pilkada sudah diperdengarkan pada Rapat Paripurna yang berlangsung Kamis-Jumat yang lalu. Hal tersebut menandakan kita, sebagai rakyat, tidak perlu repot-repot datang ke tempat pemungutan suara untuk memilih kepala daerah di masa-masa mendatang. “tugas mulia” tersebut akan diemban oleh para anggota DPRD yang mewakili kita.
Pihak yang memiliki andil besar dalam lolosnya RUU tersebut adalah Koalisi Merah Putih (KMP). Koalisi partai politik (parpol) yang pada pemilu presiden (pilpres) lalu mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Meskipun di berbagai media, terutama media sosial, kecaman yang bermunculan lebih banyak mengecam pihak partai Demokrat dan Bapak Susilo Bamban Yudhoyono, KMP-lah yang menurut saya lebih pantas “disalahkan” oleh pihak yang kontra terhadap Pilkada melalui DPRD.
Pergerakan KMP di parlemen belakangan ini juga semakin menguatkan kekhawatiran saya yang sempat hilang. Pasca pilpres yang lalu saya melalui obrolan-obrolan ringan dengan kolega mengawatirkan jika nantinya KMP akan lebih banyak “bermain” dan menikung jalannya roda pemerintahan dan politik negeri ini melalui parlemen. Hal itu mengingat gemuknya koalisi yang digalang menjadi KMP itu. Setidaknya secara kuantitas, jumlah parpol dan kursi yang dimiliki KMP di parlemen cukup banyak untuk menjegal kebijakan-kebijakan pemerintahan mendatang yang notabene merupakan lawan yang mengalahkan mereka di pilpres. Bayangan kekhawatiran saya mengingatkan saya pada parlemen di Amerika Serikat. Beberapa kebijakan yang coba dikeluarkan Presiden Obama yang notabene dari Partai Demokrat selalu dicoba untuk dipatahkan oleh kubu Partai Republik di pembahasannya di parlemen. Tak jarang upaya tersebut berhasil. Pada akhirnya kebijakan berupa RUU (bill) yang diajukan mentah di parlemen dan tidak bisa diterapkan meskipun sebenarnya kebijakan yang pro rakyat. Gambaran kekhawatiran itulah yang saya takutkan akan terjadi.
Tetapi kekhawatiran itu mulai pudar pasca pemgumuman resmi pilpres oleh KPU dan mentahnya gugatan kubu KMP ke Mahkamah Konstitusi. Belum lagi dengan adanya kabar bahwa KMP mulai pecah dan tidak solid lagi. Beberapa pihak mulai mendekat ke kubu pemenang pilpres karena mungkin berpikir tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari koalisi tersebut. Keadaan itu membuat saya yakin bahwa KMP sepertinya kurang cerdas dalam mengelola koalisinya yang gemuk tadi. Saya pun mulai jarang mengikuti perkembangan KMP dan lebih fokus pada langkah-langkah transisi calon pemimpin baru negeri ini.
Tetapi saat dimulainya babak pembahasan mengenai RUU Pilkada, kekhawatiran yang tadinya sudah hilang menjadi muncul lagi. Saya bahkan sempat bergumam,”KMP is back!” KMP sepertinya mulai sadar dan cerdas dalam memanfaatkan gemuknya koalisi yang mereka miliki. Caranya dengan lebih banyak “bermain” di parlemen dan hal itu sudah mulai ditunjukkan pada hasil akhir pembahasan RUU Pilkada. Bisa jadi inilah kemenangan perdana KMP dari lawan-lawan politiknya. Entah bagaimana, sepertinya akhirnya mereka tersadar bahwa koalisinya masih bisa dibawa lebih lanjut meski kalah di pilpres. Parlemen menjadi panggung baru untuk KMP unjuk kekuatan.
Tetapi terlepas dari pro dan kontra yang ada, RUU Pilkada sudah akan disahkan. Kekhawatiran saya pun akhirnya menjadi kenyataan. Secara politik, KMP akhirnya berhasil mengambil langkah cerdas. Tapi pada hasilnya, rakyatlah yang menentukan. Apakah hasil ini yang terbaik untuk negeri ini? Biarlah waktu yang menjawab.
