Tujuh Belas Agustus di Pulau Mutus, Torang Bisa

Oleh : Pudji Widodo

Kumandang Indonesia Raya di lapangan kampung Pulau Mutus

Pagi hari itu, 17 Agustus 2014 kami personel Satgas Operasi Bakti Surya Baskara Jaya (SBJ) LXII 2014/Sail Raja Ampat menikmati makan pagi lebih awal. Ini adalah hari kedua kami bertugas di Kampung Mutus, yang merupakan pulau seluas 75 hektar dengan penduduk 457 jiwa yang terdiri dari 99 rumah tangga. 

Agenda kegiatan kami hari ini selain tetap melaksanakan pelayanan kesehatan, juga wajib menyelenggarakan upacara memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI ke 69. Oleh karena itu kami berangkat menuju ke P. Mutus lebih pagi.

Pulau Mutus Distrik Waigeo Barat, sumber : jalanblog.files.wordpress.com

LCU yang mengantar kami merapat ke Pulau Mutus Waigeo Barat Raja Ampat, dipenuhi dengan personel dengan seragam yang berbeda. Sebagian personel mengenakan pakaian dinas layar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dan sebagian mengenakan pakaian dinas upacara parade lengkap bersenjata SS-1 sebagai pasukan upacara. Mendapat giliran bertugas di darat tentu saja menyenangkan karena bisa meredakan kejenuhan rutinitas di kapal.

Bila kapal sedang posisi berlayar, berbagai upacara peringatan hari besar nasional  dan peringatan internal TNI AL tetap dilaksanakan di geladak helikopter. Tapi kali ini lain, Komandan Satgas Kolonel Laut (P) Oc. Budi S, memilih menyelenggarakan upacara di darat bersama warga masyarakat Kampung P. Mutus, sedang KRI dr. Soeharso-990 (SHS) tetap lego jangkar di laut karena tidak bisa merapat ke dermaga P. Mutus. Untuk itu pergeseran personel dan material dari kapal ke P. Mutus p.p mengunakan LCU dan helikopter.  

Perwira operasi dan perwira penerangan Satgas telah berkoordinasi dengan kepala Kampung dan Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Mutus-Waigeo Barat untuk mengadakan gladi upacara di lapangan kampung. Di kapal tidak ada genderang sangkakala, karena tradisi penaikan-penurunan bendera merah putih sehari-hari diiringi tiupan peluit. Namun untuk upacara di lapangan kampung  Mutus, telah siap paduan suara murid SMP yang akan menyanyikan Indonesia Raya mengiringi  penaikan bendera Merah putih.

Apresiasi untuk Kepala Sekolah SMP negeri 11 Mutus yang telah menyiapkan tim pengibar bendera merah putih dengan seragam Paskibraka. Meskipun mereka siswa SMP di pulau kecil yang jauh dari pusat pemerintahan daerah,  ternyata penampilan mereka tidak mau kalah dengan tim Paskibraka Kabupaten yang disusun dari siswa SMA. Apalagi mungkin ini yang pertama warga kampung Mutus melaksanakan  upacara bersama prajurit TNI AL. Torang bisa menyelenggarakan upacara 17 Agustus dalam kondisi sederhana.  

Menjelang jam 08.00, susunan pasukan upacara telah terbentuk di lapangan kampung Mutus. Selain personel TNI AL, peserta upacara adalah para Guru, murid SMP Negeri 11 P. Mutus, anggota Pramuka dan murid SD. Indonesia Raya pun berkumandang di lapangan kampung P. Mutus dalam upacara yang khidmat. Terbersit haru di hati, seperti yang penulis alami ketika melaksanakan upacara HUT RI jauh dari tanah air di kota kecil Bunia, Kongo pada tahun 2005.

Setelah upacara selesai, warga masyarakat dan para murid berebut untuk bisa berfoto di depan helikopter Skadron 600 Puspenerbal yang terlibat dalam operasi bakti SBJ LXIII/2014. Sebagian personel lalu kembali ke KRI SHS-990, sebagian bergabung melanjutkan pelayanan kesehatan. Dari Pulau Mutus kami akan melanjutkan bakti sosial ke Waisai dan Sorong.

Paskibraka SMP Negeri 11 Pulau Mutus dan Perwira Upacara Satgas SBJ LXIII/2014, dokpri.

Sementara itu pada saat yang bersamaan, seorang ibu warga Kampung P. Mutus  sedang menjalani operasi Seksio Sesaria. Indikasi operasi Seksio tersebut karena kondisi kesehatan sang Ibu tergolong resiko tinggi untuk melahirkan. Sesuai jadwal, seharusnya ibu tersebut dirujuk ke RSUD Waisai. Namun kehadiran kapal rumah sakit KRI SHS-990 mengubah rencana tujuan rujukan. Sang bayi yang lahir tepat pada HUT RI ke 69 di kamar operasi  KRI SHS-990 pun akhirnya diberi nama Oktavianus Bhaskara Mayor. Sebagian identitas bayi merupakan gabungan nama Komandan Satgas dan nama operasi bakti. Kebetulan dr. Effrinsi spesialis anestesi yang membantu operasi seksio adalah Kowal berpangkat mayor.

Sang ayah dan ibu bayi tersenyum di ruang pulih sadar. Bangkitnya harapan anak-anak pasca operasi bibir sumbing dan warga yang senang pasca-operasi tumor dengan penyulit di kapal rumah sakit. Prajurit zeni marinir satgas pun merenovasi gedung SD dan rumah dinas guru. Semuanya membuktikan negara hadir di tengah warga kampung Pulau Mutus.

Indonesia Raya di Stadion Lukas Enembe

Tujuh tahun kemudian setelah Opsbak SBJ LXIII/2014, Indonesia Raya kembali berkumandang jauh dari P. Mutus, yaitu di Stadion Lukas Enembe, Sentani Timur Kabupaten Jayapura. Dalam suasana yang megah membanggakan, lagu Indonesia Raya dinyanyikan paduan Suara Mahasiswa Universitas Cenderawasih bersama seluruh undangan dan penonton pada pembukaan maupun penutupan PON XX di Papua.  Untuk pertama kali sejak republik ini berdiri, PON dilaksanakan di tanah Papua.

Torang Bisa telah dibuktikan dengan pujian Wapres Ma'ruf Amin bahwa PON Papua berbuah sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Papua menduduki peringkat keempat setelah Jabar, DKI Jakarta dan Jatim, sedang pada PON 2016 berada di peringkat delapan. Tak berlebihan bila Wapres dalam pidato penutupan PON menyampaikan pantun : "Trada Papua tra asik. Mari tong bernyanyi sampe berisik. Semoga Papua tambah cantik. Deng pembangunan paling terbaik."<1>

Kemegahan penyelengaraan PON XX Papua menunjukkan kesiapan sarana infrastruktur yang memadai. Meskipun terhambat pandemi Covid-19, Kementerian PUPR berhasil menjamin kesiapan infrastruktur di Papua untuk mendukung penyelenggaraan PON. Selain membangun venue olahraga, Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di Papua (kompas.com, 5/10/2021).

Sukses penyelenggaraan PON juga terlihat pada sisi keamanan, di mana tidak ada yang mendapat ancaman dan gangguan keamanan di empat klaster  pertandingan dan perlombaan olahraga yang diselenggarakan terpisah. Semoga setelah PON XX berakhir, pembangunan infrastruktur di Papua semakin lancar, situasi keamanan semakin membaik dan terwujud Papua yang damai. Kesinambungan pembangunan memerlukan stabilitas keamanan.

Pada bulan September 2021, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) tercatat  melakukan perusakan  dan pembakaran fasilitas publik, menyerang dan menimbulkan korban jiwa tenaga kesehatan dan aparat TNI-Polri. Selain warga masyarakat, aksi KST juga pernah menyerang guru dan pekerja proyek pembangunan jalan. 

Aksi KST jelas menghambat upaya pembangunan di berbagai bidang dan menimbulkan ketakutan masyarakat. Target KST adalah timbulnya ketidakpercayaan masyarakat, bahwa negara tidak mampu menjamin stabilitas keamanan karena KST semakin kuat dan keberadaan KST memperjuangkan kemerdekaan Papua diperhatikan masyarakat internasional.  

Menelaah pembangunan, keamanan dan perdamaian Papua tak lepas dari persoalan konflik. Dari perspektif motif dan aktor yang terlibat konflik, menurut  Frans Pekey terdapat 2 (dua) persoalan yang memerlukan pendekatan yang berbeda, yaitu "Konflik di Papua" dan "Konflik Papua". Konflik di Papua dimaknai sebagai konflik kesejahteraan dan sosial budaya berupa kesenjangan pembangunan kesejahteraan, tindak kekerasan dan pelanggaran HAM, serta marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang papua yang penyelesaiannya memerlukan dialog pembangunan Papua.

Sedang konflik Papua dimaknai sebagai konflik akibat pertentangan dan sengketa wilayah teritorial Tanah Papua, di mana sumber konfliknya adalah sengketa sejarah integrasi dan status politik papua, yang melahirkan papuanisasi dan nasionalisme papua. Oleh karena merupakan konflik politik, maka resolusi atas konflik papua adalah melalui dialog politik papua. Frans Pekey menyarankan agar Pemerintah Indonesia dan pejuang politik Papua bertemu dengan melibatkan pihak lain sebagai mediator (Pekey, 2018 : 360 - 361)<2>.  
 
Pendekatan keamanan di tengah solusi dialog pembangunan dan dialog politik  

Mengacu dari batasan Pekey tentang konflik di Papua kita melihat bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur yang direpresentasikan dengan suksesnya penyelenggaraan PON adalah bagian dari proses dialog pembangunan. Penyelenggaran PON  merupakan upaya mempersempit kesenjangan kesejahteraan dan melengkapi upaya otonomi khusus yang sudah dan akan terus dilaksanakan. Namun itu saja belum cukup.

Dialog pembangunan bukan hanya dilaksanakan di Tanah Papua saja. Bukan hanya pemerintah dan bukan hanya mereka yang berada di lokal Papua, namun seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah Indonesia harus aktif menekan tindakan pelanggaran HAM; marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga Papua sebagai bagian dari dialog pembangunan. Sebagai contoh kasus penanganan aparat di asrama mahasiswa Papua di Surabaya agar tidak terulang lagi.  

Bagaimana dengan dialog politik untuk menyelesaikan Konflik Papua? Pada dialog politik aktor yang terlibat adalah KST sebagai kelompok bersenjata, para klandestin dan pejuang politik di luar negeri. Konflik Papua lebih menonjol dan menyita perhatian masyarakat karena mengandung muatan kekerasan dan jatuhnya korban jiwa. Beban penanganan konflik Papua ini dapat terus berkurang, bila keberhasilan dialog pembangunan sebagai solusi konflik di Papua terus ditingkatkan.  

Pendapat Frans Pekey tentang dialog politik sebagai solusi konflik papua patut pula kita kritisi, dialog bukan berarti menghentikan semua pendekatan keamanan yang diemban oleh aparat TNI-Polri.  Kehadiran aparat TNI Polri justru untuk menjamin agar dialog pembangunan dapat dilaksanakan optimal tidak terganggu oleh aksi KST.  Memang akan ada resistensi dari para penggiat HAM karena risiko jatuhnya korban operasi penegakkan hukum, namun hal itu untuk melindungi warga Papua lainnya yang jumlahnya jauh lebih banyak dari ancaman aksi kekerasan KST.

Para komandan satuan dituntut merebut dan memenangkan hati rakyat sekaligus menurunkan niat aksi dan militansi KST. Namun para komandan satuan harus dapat mengontrol agar anggotanya tidak melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang menambah resistensi terhadap kehadiran aparat di tanah Papua. Hal itu juga harus diimbangi dengan kebijakan komando kewilayahan untuk memberi akses kepada masyarakat mendapat perlindungan dari kekerasan aparat dan menjamin tindak lanjut investigasi yang memadai.

Penetapan status kelompok bersenjata sebagai teroris atau KST oleh pemerintah, seyogyanya menjadi dasar aparat lebih agresif untuk menekan dan melokalisir aksi mereka sampai habis. Operasi penegakan hukum pasca-pelabelan teroris, harus memberi hasil yang lebih bermakna, dibanding saat kelompok bersenjata tersebut masih bernama Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Ini pun harus diimbangi dengan upaya yang efektif seluruh para pemangku kepentingan di dalam dan di luar negeri, sebagai lawan amplifikasi perjuangan papua merdeka.

Penutup

Indonesia Raya yang dikumandangkan di lapangan Kampung Pulau Mutus Raja Ampat pada tahun 2014, bertujuan sama dengan Indonesia Raya yang dikumandangkan di Stadion Lukas Enembe pada pembukaan dan penutupan PON XX 2021 di Jayapura. Bukan simbolis, tetapi kedua peristiwa ini adalah bagian integral dari dialog pembangunan untuk mempertahankan Papua yang damai selamanya dalam bingkai NKRI. Torang bisa mewujudkan Indonesia Raya.  
.

Pudji Widodo,
Krian-Sidoarjo, 18102021 (85).

Sumber :
1. Kompas.com

2. Pekey, Frans. Papua Mencari Jalan Perdamaian, Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cendrawasih. Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2018.