Sunda Empire dan Kesultanan Selaco juga mengakui adanya sumber dana dari Bank Swiss. Adanya jabatan Guarantor mungkin diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa benar-benar ada pejabat yang ditunjuk mewakili komunitas untuk bisa melakukan transaksi dengan Bank di Swis.
c. Janji imbalan.
Dalam forum ILC, salah seorang punggawa KAS menyampaikan besaran uang partisipasi, selain untuk mendapatkan seragam KAS juga menentukan tingkat jabatan. KOK menjanjikan kucuran dana 3 milyar rupiah untuk setiap partisipan yang telah menyerahkan uang administrasi pendaftaran. Di Kesultanan Selaco, ada garantor yang akan menyalurkan dana imbalan untuk pembangunan kesultanan, kesejahteraan masyarakat dan pejabatnya.
d. Menyalahgunakan dekorasi atribut TNI dan badan internasional.
Pakaian dinas seragam dan atribut prajurit TNI menunjukkan identitas, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan serta hak-hak prahurit pada masa perang maupun damai. Selain identitas, seragam dan atribut prajurit TNI diperlukan untuk memelihara kebanggaan satuan, martabat dan kehormatan diri individu maupun satuan.
Penyematan tanda kehormatan mengandung hikmah agar pemilliknya mempertahankan kehormatan dan tidak melakukan hal-hal yang menodai kehormatan diri dan korps/satuan di sepanjang hidupnya. Mereka yang bukan prajurit TNI dan mengenakan seragam serta atribut TNI secara tidah sah, sama dengan menipu identitas, tugas, fungsi, kewenangan serta memalsukan martabat dan kehormatan yang sebenarnya bukan haknya dengan berbagai motif kepetingan untuk keuntungan pribadi, orang lain atau kelompoknya.
Brevet, lencana, tanda kehormatan bentuk medali dan pita TNI Â memang mudah diperoleh dengan membeli di toko penjual perlengkapan TNI - Polri di pasar. Dengan demikian mudah terjadi penyalahgunaan atribut TNI oleh mereka yang tidak berhak.
Sesuai ketentuan, mereka yang tidak sah menggunakan atribut TNI tergolong sebagai pelaku penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Demikian pula penggunaan seragam dan atribut pasukan PBB oleh mereka yang tidak berhak merupakan bentuk tipu muslihat yang melanggar pasal 378 KUHP.Â
Seandainya organisasi kelompok fiktif tersebut telah berbentuk ormas, juga akan dikenai pelanggaran atas UU Nomor 17 Tahun 2013 pasal 59 ayat 1-b dan c. Dalam pasal tersebut tercantum larangan bagi ormas untuk menggunakan lambang, simbol, bendera atau atribut lembaga pemerintah dan lembaga/badan internasional.
e. Resistensi masyarakat.
PKFCSEA langsung berurusan dan ditindak aparat saat mulai muncul, kelompok kerajaan lainnya pun akhirnya diciduk aparat Polri. Hanya komunitas Selaco yang relatif aman bahkan kegiatannya diterima dan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitar. Barangkali kehadiran peziarah yang memberi dampak positif kesejahteraan bagi warga pemukiman di sekitar situs yang menyebabkan masyarakat menerima komunitas penggiat budaya Kesultanan Selaco tersebut.
