Menyoal Organisasi Purnawirawan TNI dan Veteran Berbasis Kepartaian

Dengan fenomena tersebut di atas, penulis menyarankan agar parpol tidak membentuk organisasi sosial kemasyarakatan formal sebagai anak organisasi, dengan menggunakan nama-nama identitas organisasi purnawirawan yang hanya untuk kepentingan sesaat sebagai alat untuk pemenangan dan meraup suara dalam pemilu. 

Organisasi purnawirawan berbasis partai, berpotensi meningkatkan resiko retaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Bila soliditas purnawirawan saja bisa koyak, apalagi kelompok masyarakat umum yang lain, kemungkinan rusaknya kohesi sosial tentu lebih besar lagi.

Kepada para purnawirawan TNI dan para anggota LVRI penulis sarankan untuk tidak tergoda bergabung memperkuat organisasi purnawirawan resmi yang dibentuk partai politik. Banyak hal yang bisa dilakukan para purnawirawan TNI dan para veteran tanpa harus melalui organisasi purnawirawan yang dibentuk partai politik. 

Para purnawirawan dan Veteran RI dapat menjadi simpatisan, langsung bergabung menjadi anggota partai, menjadi tim sukses dan resmi berkampanye untuk pemenangan partai atau bila mempunyai modal sosial dapat ikut sebagai kontestan pemilu menjadi caleg. Menjadi pengurus partai pun tidak dilarang asal tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi purnawirawan TNI atau LVRI. 

Perbedaan platform partai yang dimanifestasikan dalam program pemenangan partai politik di mana purnawirawan TNI atau veteran RI bergabung,  cukup menjadi dinamika persaingan langsung atas nama partai  politik, namun bukan benturan antar organisasi purnawirawan TNI atau veteran RI. Oleh karena alasan inilah, penulis menyarankan agar partai politik tidak  membentuk organisasi purnawirawan berbasis kepartaian.

Sebagaimana satu TNI, maka cukuplah satu PEPABRI, satu PPAD, satu PPAL dan satu PPAU dan satu LVRI. Tak perlu ada Persatuan  Purnawirawan berbasis kepartaian. Apapun aspirasi politiknya bahkan bila sebagai aktifis politik pun, diharapkan para purnawirawan  TNI menjadi pelopor dalam menjaga kohesi sosial masyarakat. 

Salah satu cara menjadi pelopor kohesi sosial adalah dengan tetap bertemu dan berkumpul rutin mengambil uang pensiun di kantor pos, resmi bergabung dalam organisasi serta rutin menghadiri pertemuan anggota organisasi. 

Menjaga silaturahim setiap bulan bertemu dalam keadaan sehat tanpa eksklusifitas purnawirawan kepartaian akan lebih nyaman dan bermanfaat. 

Sebagai contoh adalah apa yang dilakukan para purnawirawan di perumahan tempat tinggal penulis. Di  rumah salah satu warga, setiap awal bulan selalu ramai karena menjadi titik kumpulnya para pensiunan TNI. 

Rumah tersebut telah menjadi lokasi yang disepakati sebagai tempat distribusi uang pensiun para purnawirawan dan distributor uang pensiun itu adalah PT Pos Indonesia.

PT Pos Indonesia telah memberi ruang dan secara tidak langsung memfasilitasi rekonsiliasi antar purnawirawan TNI di akar rumput yang semula terpolarisasi dinamika politik proses pemilu, berbeda pilihan dan aspirasi politik. Terima kasih PT Pos Indonesia. Demikian pendapat penulis yang kelak juga akan menjadi purnawiraan TNI kelompok akar rumput.