Salam Hangat bagi kita semua, Problematika memang berjalan seiring dengan kejayaan, tak luput pula hal itu di badan Eksekutif negeri ini, mari kita masuk dan berfikir kritis akan hal ini, mulai dari sikap netral dan kerendahan hati, penulis ingin membahas Jusuf Kalla, bapak eksekutif berpengalaman kita yang terkait dengan kepemerintahan Joko Widodo.
Siapa yang tak tau Pengusaha dan Politikus berpengalaman ini, kiprahnya dalam politik pun tak perlu diragukan, bahkan lebih berpengalaman dari Jokowi, Bayangkan saja Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Jusuf Kalla kembali diangkat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI yang ke-5). Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan akhirnya terpilih.
Dilihat historisnya, Tentu dia punya power, hal inilah yang membuat kesalahan fatal, kini saja dia disebut sebut otak dominan presiden setelah masalah megawati dan jokowi usai. Disatu sisi mungkin dia belum puas karena SBY berhasil berulang kali menekan dominasi nya, Disatu sisi yang lain mungkin memang beliau ingin menjadi orang nomor satu yang semu, apa apa yang dilobbykan dengan bapak berpengalaman dan anak emas dan sebagainya tentu meningkatkan jarak antar presiden dan wakil presiden, apanya yang saling mengisi yang ada adalah tindak intimidasi.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Tjipta Lesmana menilai, tak ada koordinasi yang baik antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama satu tahun pemerintahan berjalan. Dia menilai, JK sebagai orang nomor dua justru lebih mendominasi dibandingkan Jokowi.
Akibat tidak adanya koordinasi yang baik ini, Tjipta menilai kinerja pemerintah di bidang hukum dan ekonomi masih mengecewakan. Misalnya, dalam hal ekonomi, kata dia, Presiden sudah berulang kali menegaskan tidak akan ada impor beras. Namun, saat transit di Dubai dalam perjalanannya ke New York, Amerika Serikat, pada (23/9/2015) lalu, JK justru menyatakan akan membuka impor beras. "Jokowi sering diveto," ujar dia.
Contoh lain di bidang Hukum, lanjut Tjipta, dapat dilihat dari masalah Pelindo II. Jokowi meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Polri untuk mengusut berbagai hal yang tak beres di Pelindo, seperti masalah lamanya dwelling time. Namun, setelah Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah Pelindo II, Kabareskrim Budi Waseso justru dirotasi menjadi kepala Badan Narkotika Nasional. Saat penggeledahan itu, dirut Pelindo II RJ Lino sempat mengancam akan mundur dari jabatannya.
"Saat polisi bekerja justru Kabareskrim dicopot, yang mencopot itu JK. Dan, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa," ujar Tjipta.
Sudah jelas adanya tekanan dan hal yang memojokkan bagi Pak Joko Widodo, walaupun berbasis husnudzon, mungkin Jusuf Kalla ingin yang terbaik bagi bangsa, penulis juga berharap Jokowi sadar akan posisinya dinomor 1 bukan satu setengah apalagi dua, bukan masalah umur namun kehormatan dan harga diri serta ketegasan kebijakan demi kokohnya bangsa. Akhirukalam wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.
