Saat Obama, presiden AS menginjakkan kaki di Jakarta setelah beberapa kali sebelumnya tertunda, ‘genderang perang’ ditabuh semakin nyaring dari China. Kedua negara yang sedang ‘berseteru’ ini memang semakin saling serang dan biasanya makin intens menjelang forum-forum internasional terjadi. Kali ini menjelang pertemuan para pemimpin negara yang tergabung dalam kelompok G-20 di Seoul, Korea Selatan, yang dijadualkan mulai berlangsung Kamis 11 November 2010 nanti.
[caption id="attachment_140738" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi Perang Mata Uang (http://www.nicholsoncartoons.com.au/cartoon_7317.html)"][/caption]
Kali ini ‘serangan’ datang dari lembaga pemeringkat kredit (credit rating agency) dari China. Lembaga tersebut, Chinese Credit Rating Agency (CCRA), yang juga dikenal sebagai ‘Dagong’, menurunkan peringkat utang pemerintah AS dari semula AA menjadi A+.
Meski akan sangat kecil skala dampaknya karena lembaga pemeringkat masih dikuasi oleh yang bermarkas di AS dan Eropa, yaitu Moody’s, S&P dan Fitch, namun langkah Dagong ini menandakan semakin runcingnya ‘perseteruan’ kedua negara. Penurunan peringkat surat utang suatu negara menunjukkan penurunan kemampuan membayar utang negara tersebut. Dengan kata lain, surat utang negara tersebut dinilai semakin berisiko ‘gagal bayar’ alias default. Negara dimaksud semakin tidak dipercaya. Tentu akan berdampak lebih besar bila penilaian Dagong ini dipercaya oleh banyak pihak.
Rating A+ yang diberikan oleh Dagong terhadap AS memang belum termasuk kategori peringkat ‘spekulatif’, yang berarti memiliki risiko default besar. Namun, penilaian Dagong ini menunjukkan bahwa seharusnya kepercayaan para pihak terhadap kekuatan ekonomi AS harus lebih proporsional.
Perlu diingat AS adalah negara pengutang terbesar di dunia (lihat: “Mau tetap merdeka? Berhutanglah”) dan ekonominya sedang terpuruk pasca meletusnya krisis ekonomi 2008 yang bermuara dari area bisnis keuangan ‘Wall Street’ di daerah Manhattan, New York. Krisis yang kemudian merambat, menjalar ke seluruh dunia dan dampaknya masih terasa hingga kini dan puluhan tahun ke depan.
Dipicu oleh krisis 2008, dunia yang tengah banyak dilanda bencana alam saat ini, juga tengah tengah dilanda peperangan. Memang bukan, atau belum dengan adu tentara dan senjata. Meskipun demikian perang kali ini juga menyangkut pertahanan eksistensi setiap negara yang bisa runtuh manakala perekonomiannya hancur lebur. Perang kali ini lebih mengemuka sebagai perang kurs mata uang (currency war). Istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Guido Mantega, Menteri Keuangan Brazil dalam pernyataannya di berbagai media 27 September 2010 lalu.
Dalam perang kurs ini, setiap negara berusaha mencegah mata uangnya terlalu menguat (apresiasi). Penguatan mata uang yang terutama melanda negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tentunya, karena dunia dilanda banjir uang (likuiditas). Likuiditas global banjir terutama karena bank sentral AS mencetak uang luar biasa besar sebagai upaya pemulihan ekonominya. Jumlah uang yang dicetak sudah lebih dari setrilyun dollar dan masih akan mencetak lagi sekitar 600 milyar dollar. Likuiditas tadi mengalir ke seluruh penjuru dunia, mencari imbal hasil yang lebih tinggi karena suku bunga AS dan Eropa, juga Jepang sudah nyaris ‘nol’.
Penguatan mata uang suatu negara, yang normalnya dipandang sebagai pertanda kepercayaan kekuatan ekonomi suatu negara, kini justru dinilai akan membahayakan. Terutama negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor. China, Singapura, Thailand, Malaysia dan Korea Selatan adalah diantaranya.
Indonesia sejatinya tidak termasuk yang ekonominya mengandalkan ekspor, maka tak perlu terlalu khawatir dengan masalah penurunan daya saing ekspornya. Ini misalnya diutarakan oleh ekonom kondang, Faizal Basri, dalam artikelnya di Kompas dan juga di Kompasiana ‘Apa salahnya rupiah menguat’ pertengahan Agustus lalu. Pandangan tersebut tentu ada benarnya dari sudut pandang daya saing ekspor. Apalagi bila menilik ekspor Indonesia lebih banyak didominasi sumber daya alam (SDA) yang tentunya relatif tidak sensitif terhadap kurs. Namun tentu sah saja bila ada yang tidak sependapat dengan pandangan tersebut karena penguatan kurs rupiah bukan berarti tidak ada persoalan. Yang dikhawatirkan kalau kurs Rupiah, yang saat ini sudah menguat sekitar 5,5% sejak awal tahun dan sudah menguat 22,5% sejak akhir tahun 2008, terus menguat adalah risiko dominasi impor yang semakin besar. Impor yang semakin besar tentunya membuat industri domestik semakin tertekan dan lapangan kerja akan semakin terbatas.
Selain masalah ekspor, akibat sampingan yang tak disukai dari penguatan mata uang suatu negara adalah semakin turunnya nilai aset dalam valuta asing negara bila dinilai dalam mata uang domestik. Misalnya, US Dollar yang kita miliki akan semakin kecil nilai rupiahnya bila kurs Rupiah menguat. Meski sebaliknya, hutang kita dalam US Dollar akan semakin terasa ringan bebannya bila kurs menguat.
Dari sudut pandang tadi, cadangan devisa suatu negara misalnya, yang lazimnya dikelola bank sentral, akan turun nilainya bila diterjemahkan dalam mata uang domestik. Ini bisa menjadi isu politik yang lumayan memusingkan. Meskipun sejatinya penurunan nilai cadangan devisa suatu negara lebih bersifat ‘akuntansi’. Selain itu, cadangan devisa sendiri sebenarnya hanya akan bermakna bila dinilai dalam mata uang US Dollar atau mata uang utama lainnya, bukan bila dalam bentuk mata uang domestik. Semakin besar apresiasi mata uang suat negara dan semakin besar jumlah cadangan devisanya, akan semakin besar pula potensi kerugian akuntansi ini (unrealized loss).
Hal tersebut pernah dirasakan oleh Bank of Thailand (BOT) tahun 2006 lalu dan tentunya saat ini pula. Tahun 2006, BOT mengalami unrealized loss senilai 173 milyar Baht (Siaran Pers Bank of Thailand edisi 23 Februari 2007). Hal serupa kini dialami bank sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA) tahun ini. RBA, bank sentral yang dinilai salah satu yang paling hebat, paling kredibel saat ini, mengalami unrealized loss sebesar 3,7 milyar AUD dan harus meminta semacam ‘rekap’ dari pemerintah sebesar 680 juta AUD (Bloomberg, 28 Oktober 2010). Ini artinya, nilai cadangan devisa RBA yang saat ini sekitar 40 milyar US Dollar, bila diterjemahkan dalam AUD turun karena kurs AUD menguat terhadap US Dollar. Kurs AUD memang mengalami penguatan cukup besar terhadap US Dollar. Tahun ini saja, AUD sudah menguat lebih dari 11%. Hal ini tentunya dialami oleh semua bank sentral yang kurs negaranya menguat terhadap US Dollar.
Kembali ke penurunan rating AS oleh Dagong tadi, dalam Siaran Pers-nya, disebutkan bahwa alasan penurunan rating AS terutama karena AS dinilai tidak akan dapat memulihkan ekonominya bila hanya mengandalkan bank sentralnya, the FED, untuk mencetak uang saja dan membiarkan suku bunganya berada di sekitar ‘nol’ persen saat ini. Jelas benar adanya alasan ini, karena kuncinya memang masyarakat AS harus menurunkan standar dan pola hidup berhutangnya yang berlebihan agar bisa bangkit dari keterpurukan. Jelas tak mudah dan butuh waktu panjang. Ini semakin sulit karena pemerintahan Obama juga semakin kehilangan dominasinya pasca ‘pemilu’ awal November ini dimana Partai Oposisi (Partai Republik) akhirnya mampu mengungguli Partai Demokrat di ‘DPR’, meski masih kalah tipis di Senate.
Pada akhirnya, penurunan peringkat AS dimata Dagong tadi memang lebih banyak mencerminkan semakin serunya perseteruan antara kedua negara dan akan semakin ramainya ‘perang’ dunia yang melibatkan banyak negara.
Sepertinya, kini perang sudah semakin meluas. Apa yang dikenal dengan ‘currency war’ ataupun ‘trade war’, kini sudah melibatkan semakin banyak pihak di masing-masing negara. ‘Credit rating agency war’ sepertinya mulai ikut meramaikan medan perang.