Regional Artikel Utama

Berpikir Positif tentang Pembangunan Hotel di Yogyakarta

13 September 2017   09:32 Diperbarui: 14 September 2017   02:52 4220 2 2
Berpikir Positif tentang Pembangunan Hotel di Yogyakarta
Foto: Kompas.com

Sebagian besar dari kita akan kaget, tertawa, jengkel, atau bahkan ada yang merespon dengan biasa-biasa saja apabila mengetahui berapa jumlah hotel yang ada di Yogyakarta pada beberapa tahun terakhir ini. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam katalog Direktori Hotel dan Akomodasi Lain Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah keseluruhan hotel yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya mencapai angka 1.187 unit dengan keberadaan hotel di Kulonprogo sebanyak 26 hotel, Bantul 261 hotel, Gunungkidul 88 Hotel, Sleman 392 hotel dan tertinggi adalah kota Yogyakarta sebanyak 420 hotel. 

Kondisi tersebut memancing timbulnya pertanyaan dari berbagai pihak mengenai izin yang dikantongi ribuan hotel yang ada di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Apakah seluruh bangunan tersebut sudah memiliki legalisasi dari pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru sebaliknya? Bagaimana bisa pemerintah memberikan izin kepada 1.187 unit hotel, sedangkan pihak pemerintahan mengetahui bahwa ruang gerak di Yogyakarta sendiri semakin lama semakin sempit karena padatnya bangunan di sana-sini?

Pada dasarnya, Pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 77/2013 tentang pengendalian pembangunan hotel. Dalam peraturan ini, pemerintah sementara menghentikan izin pembangunan hotel yang berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Namun kita mengetahui bahwa Walikota Yogyakarta memperpanjang penghentian izin ini hinggal 31 Desember 2017 mendatang. 

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, moratorium pemberian izin hotel yang diberikan pihaknya lantaran tingkat keterisian yang belum mencapai 70 persen. Keputusan memperpanjang moratorium tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Kota Yogyakarta nomor 55/2016 untuk menggantikan Perwal Kota Yogyakarta nomor 77/2013 tentang moratorium penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel. 

Dengan adanya moratorium tersebut, permohonan izin pada tahun ini secara otomatis tidak ditindaklanjuti. Kebijakan tersebut kiranya memang penting mengingat pertumbuhan pembangunan di Yogyakarta sendiri kian banyak. Namun, kebijakan itu tidak menutup kemungkinan dalam penambahan pembangunan jangka panjang karena sifatnya yang hanya sementara. 

Kita mengetahui bahwa setiap proyek harus memiliki manfaat bagi masyarakat luas termasuk pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat sekitar maupun perekonomian negara. Pada aspek sosial ekonomi, proyek yang akan dijalankan harus bisa mendapat dukungan ataupun berkontribusi pada perilaku dan pola kehidupan masyarakat termasuk bermanfaat terhadap perekonomian masyarakat sekitar lokasi bisnis (membantu pertumbuhan ekonomi, dapat menyerap tenaga kerja atau justru malah membebani perekonomian) maupun perekonomian negara secara makro seperti dalam buku Studi Kelayakan Proyek (Suratman, 2001:31).

Dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat. Apakah pembangunan yang dikerjakan -yang salah satunya adalah pembangunan hotel- di Yogyakarta sudah mendapat dukungan dari masyarakat? Apakah proyek pembangunan tersebut sudah berkontribusi pada perilaku dan pola kehidupan masyarakat dan bermanfaat terhadap perekonomian masyarakat? Sekilas kita dapat mengetahui dampak positif dari adanya hotel yang tersebar di Yogyakarta. Yogyakarta adalah kota pariwisata. 

Pada musim liburan, berbagai kawasan wisata selalu dipadati oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberadaan hotel di kawasan tersebut menjadi ladang hijau bagi para pemilik hotel. Wisatawan pun akan merasa bahwa berwisata di Yogyakarta sangat menyenangkan karena penginapan yang dibutuhkan sangat mudah dijangkau dari kawasan wisata yang mereka kunjungi. 

Bayangkan saja apabila wisatawan kesulitan mencari penginapan disekitar kawasan wisata yang mereka kunjungi. Bisa dipastikan bahwa dalam kesempatan berikutnya, mereka akan berpikir dua kali untuk mengunjungi kawasan wisata tersebut karena kurang terjangkaunya akses penginapan. Selain itu, keuntungan dari tersedianya hotel adalah adanya peningkatan perekonomian masyarakat karena terciptanya lapangan pekerjaan. 

Suatu hotel tentunya membutuhkan sumber daya yang mumpuni untuk mengelola berbagai macam sarana dan prasarananya. Hal ini kiranya dapat menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk bekerja serta memperbaiki perekonomian mereka, serta memberi peluang bagi para pelajar yang ingin mendalami segala hal yang berhubungan dengan perhotelan. Dengan adanya hotel-hotel ini, pelajar diharapkan mampu menimba ilmu di lapangan, mengetahui kondisi sesungguhnya dan mencari inovasi-inovasi segar yang lain. Bagi pemerintah, pembangunan hotel dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa pajak, retribusi, maupun pungutan-pungutan lainnya.

Di samping dampak positif yang ditimbulkan, terdapat dampak negatif yang muncul akibat pembangunan hotel. Secara fisik, pembangunan hotel yang tinggi dan besar akan berdampak pada suply air tanah ke permukaan. Hal ini kiranya masih menjadi permasalahan besar bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hotel. Karena ada beberapa hotel yang menggunakan cadangan air tanah yang sebenarnya merupakan hak dari masyarakat setempat, cadangan air tanah yang seharusnya dikonsumsi oleh warga itu akan cepat habis, sehingga warga yang tinggal disekitar hotel tersebut tidak mendapatkan air. 

Hal lain yang tak kalah penting yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang mendirikan hotel adalah tempat parkir. Karena sebagian besar wisatawan menggunakan roda empat, pihak perhotelanpunn kiranya harus menyediakan lahan parkir yang cukup untuk menampung kendaraan yang datang. Jika kita perhatikan, pada saat ini masih ada hotel yang tidak mempunyai lahan parkir, sehingga wisatawan terpaksa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Alhasil, kendaraan tersebut menyebabkan macetnya lalulintas serta meningkatnya polusi udara. Belum lagi berbagai limbah yang mencemari lingkungan seperti limbah cuci piring, limbah septi tank, limbah laundry, limbah mandi serta asap dari hotel yang dikeluarkan melalui pipa pembuangan.

Mungkin ada beberapa dari kita yang mengetahui bahwa tengah dibangun bandara bertaraf internasional di Kulonprogo untuk mengganti bandara Adisutjipto yang sudah padat melampaui daya tampung dan tidak mungkin dilakukan pengembangan lahan karena ketersediaan lahan yang terbatas. Hal ini juga ditujukan meningkatkan wilayah Yogyakarta sebagai wilayah tujuan wisata nomor dua setelah Bali. 

Dengan rencana pemindahan bandara ini, maka sudah dapat diprediksikan bahwa Kulonprogo juga akan menjadi sasaran investor untuk membangun sejumlah hotel karena lokasinya yang strategis. Sekarang, tinggal pemerintahlah yang menentukan kebijakan, akan seperti apakah cara-cara yang dapat dilakukan untuk menekan angka pembangunan agar tidak merugikan banyak pihak terutama warga, sekaligus tidak merugikan pemerintah yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan beberapa hal tersebut, alangkah baiknya apabila investor selaku pemohon izin berpikir lebih dalam ketika hendak membangun hotel di beberapa kawasan di Yogyakarta, mengingat yang paling merasakan kerugian akibat dampak negatif dari pembangunan hotel adalah warga sekitar. Bagaimana kehidupan mereka sebelum hotel-hotel dibangun, apa manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat apabila hotel dibangun dan bagaimana kehidupan mereka berlangsung ketika hotel tersebut telah dibangun.

Pakailah rasa kemanusiaan kita dan berpikir kembali. Jika para investor merasa bahwa dampak negatif bagi warga lebih banyak daripada dampak positif yang ditimbulkan, penulis menyarankan pada para investor untuk mencari lahan di kawasan lain untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Dan jangan lupa untuk menaati setiap peraturan serta kebijakan pemerintah terkait perizinan pembangunan hotel jika tidak ingin mendapatkan masalah yang berkelanjutan. 

Tanamkan komunikasi dan keterbukaan kepada warga, sehingga warga dapat mengetahui tujuan serta kebermanfaatan dengan dibangunnya hotel baru. Masyarakatpun juga harus berani menyampaikan aspirasinya serta kritis akan adanya hal-hal baru yang mencurigakan.

Pemerintah harus selektif dalam memberi izin pada investor terkait hal-hal buruk yang ditimbulkan. Permasalahan di kota ini akan menjadi semakin kompleks dan sulit untuk diperbaiki apabila kita tidak jeli memilih mana yang patut disetujui dan mana yang tidak patut disetujui tanpa mengesampingkan usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD. Pertahankan kebijakan yang sudah ada dan lakukan evaluasi secara rutin terkait dengan pembangunan hotel di Yogyakarta dan sekitarnya. Selain itu, perlu adanya penegasan dalam menindaklanjuti para investor yang melanggar peraturan dengan meneruskan pembangunan hotel tanpa izin.