Lalu, bagaimana dengan kampanye virtual?
Tanpa Disadari, Kita Sudah Akrab dengan Kampanye Virtual
Sebenarnya, sebelum pandemi pun kita sudah kenal dekat dengan yang namanya kampanye virtual. Dilihat dari definisinya, kampanye virtual tidak terpaku pada jenis pertemuan tatap muka secara virtual, seperti saat kita rapat dengan Zoom atau Google Meet. Penggunaan jasa buzzer, influencer, iklan-iklan di media sosial atau penyampaian program kerja lewat tulisan di blog bisa dimasukkan ke dalam jenis kampanye virtual.
Meski (tanpa disadari) kita sudah terbiasa dengan kampanye virtual, harus diakui kampanye pemilu (pilpres atau pilkada) tanpa pertemuan secara langsung atau rapat terbuka diiringi konser musik rasanya hambar.Â
Efektivitas kampanye, baik dari segi penyampaian program maupun pengumpulan massa juga kurang dibandingkan dengan kampanye tatap muka secara langsung. Itu sebabnya di negara-negara maju yang tingkat literasi digitalnya sudah tinggi, setiap kandidat pasti menyempatkan diri untuk menggelar kampanye tatap muka yang dihadiri ribuan massa.
Kelemahan Kampanye Virtual
Kampanye virtual juga rawan disusupi pengacau yang bermaksud mendiskreditkan program kerja maupun kepribadian pasangan calon kepala daerah. Setiap ada konten yang dimuat di media sosial peserta pilkada, pasti ada komentar-komentar miring dan nyinyir dari akun-akun anonim yang memang bertujuan untuk "menyerang" pasangan calon yang bersangkutan. Kita sudah merasakannya sendiri saat pemilu raya 2014 dan 2019.
Begitu pula seandainya peserta pilkada menyelenggarakan pertemuan virtual lewat Zoom atau Google Meet. Karena undangannya disebar terbuka, siapa pun bisa mengikuti pertemuan tersebut. Berlindung di balik akun anonim, si pengacau ini bisa memutarbalikkan fakta hanya untuk memancing konfrontasi saat konferensi video berlangsung.
Berbeda dengan kampanye tatap muka secara langsung. Saat kampanye di lapangan, kehadiran pendukung dari pasangan calon yang lain bisa diminimalkan. Kemungkinan adanya oknum-oknum yang bermaksud mengacaukan jalannya kampanye juga sangat kecil. Hanya orang yang tidak waras yang berani menanggung risiko babak belur dihajar massa apabila dia nekat mengacaukan kampanye terbuka.
Tingkat Partisipasi Kampanye Virtual Sangat Kecil
Kekurangan lain dari kampanye virtual adalah tingkat partisipasi peserta. Memang, kampanye virtual bisa dihadiri siapa saja dan keterjangkauan pemirsa lebih luas. Tapi harus diingat, untuk menghadiri atau mengikuti kampanye virtual kita butuh modal. Minimal kita harus punya ponsel pintar dan kuota internet yang cukup.
Lagipula, jarang ada orang yang mau menghadiri pertemuan virtual dengan sukarela. Lihat saja webinar-webinar yang diselenggarakan perusahaan. Kalau tidak ada iming-iming fee berupa saldo Gopay atau Ovo, ditambah sertifikat kepesertaan, jumlah peserta yang hadir bisa minim sekali. Hanya orang yang benar-benar berminat dengan materi webinar yang mau hadir sukarela.
Begitu pula dengan kampanye virtual. Peserta pilkada harus mampu meyakinkan masyarakat untuk mengikuti kampanye mereka. Dan satu-satunya jalan pintas yang bisa ditempuh adalah dengan memberi imbalan sebagai bentuk terima kasih atas kehadiran mereka. Jika tidak begitu, hanya loyalis partai garis keras yang akan mengikuti kampanye virtual mereka.Â
Lha wong untuk kampanye biasa saja masyarakat butuh hiburan musik dangdut untuk hadir, apalagi untuk kampanye virtual yang malah harus mengeluarkan modal kuota internet. Paling tidak harus ada imbal balik dari peserta pilkada agar kuota internet warga tidak habis sia-sia.
Menggunakan Jasa Buzzer dan Influencer untuk Menyampaikan Pesan Kampanye
