Saya tak habis pikir, ada kepentingan apa di balik kengototan pemerintah yang tetap ingin menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti. Padahal banyak pihak yang sudah menyarankan agar pemerintah menunda saja penyelenggaraan pilkada 2020.
Dua organisasi Islam terbesar di tanah air, NU dan Muhammadiyah, satu suara mendesak pemerintah untuk menunda pilkada. Faktor kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama mengingat masih banyak wilayah di Indonesia berstatus zona merah pandemi Covid-19.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga ikut memberi opini. Menurut Jusuf Kalla dalam opininya di Kompas, Senin, (3/9/2020), "[...] kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru membuat rakyat bisa sakit, bahkan meninggal, buat apa kita mendesakkan keinginan menyelenggarakan pemilihan tersebut."
Namun, tampaknya telinga pemerintah sudah tuli. Situasi pandemi yang masih belum terkendali juga tidak menyurutkan nyali pemerintah. Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu malah bersepakat untuk tetap melanjutkan tahapan pilkada 2020 dengan puncak acara hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Pilkades Ditunda Tapi Pilkada Jalan Terus
Selain keras kepala, pemerintah juga sesat logika. Dengan alasan untuk menekan dan mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri memutuskan untuk menunda 3.000 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
"Dengan kewenangan saya selaku Mendagri, saya perintahkan [Pilkades] untuk tunda sampai dengan Pilkada selesai," kata Mendagri Tito Karnavian dalam webinar nasional seri 2 KSDI, Minggu (20/9/2020).
Tito beralasan sulit mengontrol pelaksanaan Pilkades, terutama dalam situasi pandemi.
"Karena pilkada bisa kami kontrol, tapi kalau pilkades penyelenggara tiap kabupaten masing-masing. Iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak rawan sekali [penyebaran COVID-19]," jelas Tito.Â
Aneh kan?
Dengan dalih penyelenggaraan Pilkades berada di bawah manajemen Kabupaten dan wewenang Bupati, pemerintah pusat mengaku tidak bisa mengontrolnya. Berbeda dengan Pilkada yang berada di bawah kontrol langsung pemerintah pusat.
