Kalau kita mau mundur sedikit ke belakang, asal muasal tenggat waktu 2 minggu ini berawal dari masa kampanye pilpres 2014. Saat itu dalam debat capres-cawapres, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla diminta pendapatnya tentang penerapan e-Government. Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa penerapan e-Gov itu mudah saja dilakukan.
"Panggil saja programmer, tidak ada dua minggu bisa dirampungkan."
Sejak itu, Presiden Jokowi pun kerap memberi batas waktu 2 minggu untuk menyelesaikan setiap tugas atau permasalahan.
Lalu, di mana masalahnya?
Tidak ada masalah, kecuali rasa penasaran dari seseorang yang punya keingintahuan besar. Sampai sekarang, aku masih belum menemukan jawaban yang tepat dari pertanyaanku di atas.
2 Penafsiran Dari Kebiasaan Jokowi Memberi Batas Waktu 2 Minggu
Meski begitu, aku punya pendapat sendiri dalam menafsirkan kebiasaan Presiden Jokowi memberi batas waktu 2 minggu. Jawaban dari pertanyaanku di atas tergantung dari arah pandang politik kita.
Menunjukkan Sikap Optimis
Bagi orang yang mengidolakan Jokowi dan mendukung apapun kebijakan pemerintah, kebiasaan memberi batas waktu 2 minggu menunjukkan sikap optimis dari Presiden Jokowi. Dengan memberi tenggat waktu yang cukup singkat, Jokowi seolah ingin membesarkan harapan bahwa setiap masalah bisa diselesaikan. Tak ada yang tak mungkin selama kita bekerja keras untuk mewujudkannya.
Selain memberi harapan dan menularkan rasa optimis, batas waktu 2 minggu juga bisa diartikan Presiden Jokowi ingin para pembantunya fokus dalam tugas yang diembannya. Sepertinya Presiden Jokowi mengerti bahwa semakin lama tempo yang diberikan, semakin sulit bagi kita untuk bisa fokus dan berkonsentrasi menyelesaikan tugas secepatnya. Â
"Ah nanti saja, waktunya masih lama."
Mungkin seperti itu kata hati para menteri seandainya Presiden Jokowi memberi waktu lebih dari 2 minggu. Dengan batas waktu yang cukup singkat, para pembantu Jokowi diharapkan serius dan tidak bisa bersantai-santai.
Menunjukkan Kebiasaan Menggampangkan Masalah
Lain lagi bila yang menafsirkan kebiasaan Presiden Jokowi ini orang yang tidak suka, baik secara pribadi maupun dukungannya pada pemerintah. Bagi para oposan, batas waktu 2 minggu ini dapat dianggap sebagai bukti kebiasaan Presiden Jokowi meremehkan atau menggampangkan masalah.
