Akan halnya dengan pernyataan Jokowi tentang "organisasi-organisasi itu", karena tidak menyebutkan nama, tutur kata Jokowi ini berpotensi memecah belah bangsa. Pendukung Jokowi seolah diajak untuk terus menerus menaruh kecurigaan dan rasa tidak suka -- kalau tidak boleh dibilang kebencian - Â terhadap organisasi-organisasi yang mendukung Prabowo.
Padahal, sekali lagi saya ingatkan, banyak organisasi yang mendukung Prabowo. Apakah pendukung Jokowi harus mencurigai semuanya?
Bagaimana bila pernyataan tersebut dibalik oleh pihak lawan Jokowi, menjadi "Bapak Ibu mau, memilih yang didukung oleh koruptor-koruptor yang itu? Mau? Mau? Saya nggak nyebut, tetapi sudah tahu sendiri kan?"
Faktanya, publik sekarang tahu banyak tindak pidana korupsi di lingkar petahana. Banyak koruptor yang mendukung capres incumbent. Terkait dengan koruptor yang mendukung Jokowi ini, ada narasi standar ganda tentang korupsi di lingkar petahana.
Bila dulu ada koruptor di sekeliling pemerintahan SBY, pihak oposisi (dalam hal ini partainya adalah PDI-P) menyebut rezim SBY bobrok, lain halnya dengan sekarang. Saat para koruptor di lingkar petahana (Jokowi) banyak yang tertangkap, pendukung petahana bilang itu adalah bukti ketegasan Jokowi. Padahal, KPK sebagai institusi yang menangkapi dan menindak para koruptor tersebut adalah institusi yang independen, tidak dibawah koordinasi atau pengawasan presiden.
Kembali pada pernyataan Jokowi tersebut, banyak pihak yang mengatakan prihatin bangsa kita sekarang terpecah dan terkotak-kotak. Tetapi, keprihatinan tersebut hanya bisa terendap dalam hati saja, tanpa bisa berbuat banyak. Bagaimana bisa mempersatukan bangsa sementara pemimpinnya sendiri mengeluarkan pernyataan dan ajakan untuk mencurigai sesama bangsa sendiri?
Pengkotak-kotakan itu terjadi semenjak diputuskannya Presidential Threshold 20% pada pilpres 2019, yang imbasnya hanya memunculkan dua kandidat pasangan capres-cawapres yang bersaing. Hal ini mengakibatkan terjadinya polarisasi politik yang tajam dan berdampak pada ancaman terhadap keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Masyarakat Indonesia seolah terpecah dalam dua kubu, yang pro Jokowi, dan yang pro Prabowo.
Polarisasi ini semakin tajam dan diperparah dengan berbagai pernyataan yang menyudutkan salah satu pihak. Baik itu dilakukan oleh pihak oposisi maupun pihak petahana sendiri. Padahal semestinya, sebagai pemegang kekuasaan, sudah menjadi kewajiban dan kebijakan presiden untuk bisa merangkul semua pihak.Â
Dengan demikian, keutuhan masyarakat, bangsa dan negara tetap bisa terjaga, meskipun saat ini kita tengah berada dalam kontestasi pemilu yang ketat. Setidaknya, perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat tidak semakin parah. Kritik dari pihak yang berperan sebagai oposisi pun bisa berlaku sewajarnya.
