"Bapak ibu mau, memilih yang didukung oleh organisasi-organisasi yang itu? Mau? Mau? Mau? Saya nggak nyebut, tetapi sudah tahu sendiri kan?" kata Jokowi dalam acara deklarasi dukungan oleh Pengusaha Pekerja ProJokowi (KerJo) di Istora Senayan Jakarta, Kamis (21/3).
Pernyataan Jokowi tersebut saya nilai sungguh tidak pantas diucapkan seorang kandidat calon pemimpin bangsa. Pernyataan tersebut terlalu tendensius, bahkan mengarah pada ajakan kebencian dan memecah belah anak bangsa.
Jokowi memang tidak menyebut nama. Tapi, semua orang juga tahu siapa yang dimaksudkannya. Kandidat presiden pada pilpres 2019 cuma ada dua. Karena yang bicara adalah Jokowi sebagai capres 01, maka yang dimaksudkan sebagai pihak "yang didukung organisasi-organisasi" sudah tentu adalah capres-cawapres 02, Prabowo-Sandi.
Jokowi juga tidak menjelaskan apa maksud dari pernyataan "organisasi-organisasi itu". Namun, menilik dari keseluruhan tutur katanya tersebut, kesan yang ditangkap adalah "organisasi-organisasi itu" tidak baik, harus dihindari. Karenanya, jangan mau memilih yang didukung oleh organisasi-organisasi itu.
Organisasi mana yang dimaksudkan Jokowi? Karena tidak menyebutkan nama, pernyataan Jokowi tersebut menimbulkan multitafsir yang berbahaya, mengarah pada perpecahan anak bangsa. Imbas dari pernyataan Jokowi tersebut bisa menimbulkan rasa saling curiga.
Banyak organisasi yang mendukung atau berada di balik pencalonan Prabowo-Sandi. Lantas, jika merujuk pada pernyataan Jokowi tadi, apakah semua organisasi yang mendukung Prabowo-Sandi itu tidak baik?
Pernyataan Jokowi itu juga semakin menegaskan keyakinan saya, bahwa Jokowi bukan tipe pemimpin yang siap dan mau merangkul semua pihak. Sejak awal menjabat, tak pernah sekalipun Jokowi mau mendekat, merangkul dan mengajak kerja sama lawan-lawan politiknya. Kalaupun itu dilakukan, hanya pada personal tertentu, dengan maksud tertentu pula.
Seperti saat merekrut Ali Muchtar Ngabalin atau Yusril Ihza Mahendra. Sementara terhadap kelompok-kelompok yang tetap kritis dan keras terhadap kebijakan pemerintahannya, Jokowi enggan "berjabat tangan".
Dalam kampanye pilpres, menyerang pribadi lawan memang sah-sah saja dilakukan setiap kandidat. Jokowi pun kerap melakukan hal tersebut. Dalam debat capres misalnya, dua kali Jokowi menyerang secara personal kepada Prabowo. Pertama tentang kebijakan partai Gerindra pada caleg eks koruptor, dan yang kedua tentang lahan konsesi yang dimiliki perusahaan Prabowo.
Begitu pula dengan Prabowo, meskipun frekuensi serangannya tidak sesering Jokowi. Prabowo lebih memilih untuk menyerang kebijakan pemerintahan Jokowi, alih-alih menyinggung kepribadian Jokowi. Hanya saja, di minggu terakhir ini, Prabowo seolah terbawa arus dari pola kampanye Jokowi. Prabowo mulai berani menyerang secara personal. Seperti pernyataannya tentang "Pemimpin Bodoh", meskipun itu kemudian diralatnya.
Akan halnya dengan pernyataan Jokowi tentang "organisasi-organisasi itu", karena tidak menyebutkan nama, tutur kata Jokowi ini berpotensi memecah belah bangsa. Pendukung Jokowi seolah diajak untuk terus menerus menaruh kecurigaan dan rasa tidak suka -- kalau tidak boleh dibilang kebencian - Â terhadap organisasi-organisasi yang mendukung Prabowo.
Padahal, sekali lagi saya ingatkan, banyak organisasi yang mendukung Prabowo. Apakah pendukung Jokowi harus mencurigai semuanya?
Bagaimana bila pernyataan tersebut dibalik oleh pihak lawan Jokowi, menjadi "Bapak Ibu mau, memilih yang didukung oleh koruptor-koruptor yang itu? Mau? Mau? Saya nggak nyebut, tetapi sudah tahu sendiri kan?"
Faktanya, publik sekarang tahu banyak tindak pidana korupsi di lingkar petahana. Banyak koruptor yang mendukung capres incumbent. Terkait dengan koruptor yang mendukung Jokowi ini, ada narasi standar ganda tentang korupsi di lingkar petahana.
Bila dulu ada koruptor di sekeliling pemerintahan SBY, pihak oposisi (dalam hal ini partainya adalah PDI-P) menyebut rezim SBY bobrok, lain halnya dengan sekarang. Saat para koruptor di lingkar petahana (Jokowi) banyak yang tertangkap, pendukung petahana bilang itu adalah bukti ketegasan Jokowi. Padahal, KPK sebagai institusi yang menangkapi dan menindak para koruptor tersebut adalah institusi yang independen, tidak dibawah koordinasi atau pengawasan presiden.
Kembali pada pernyataan Jokowi tersebut, banyak pihak yang mengatakan prihatin bangsa kita sekarang terpecah dan terkotak-kotak. Tetapi, keprihatinan tersebut hanya bisa terendap dalam hati saja, tanpa bisa berbuat banyak. Bagaimana bisa mempersatukan bangsa sementara pemimpinnya sendiri mengeluarkan pernyataan dan ajakan untuk mencurigai sesama bangsa sendiri?
Pengkotak-kotakan itu terjadi semenjak diputuskannya Presidential Threshold 20% pada pilpres 2019, yang imbasnya hanya memunculkan dua kandidat pasangan capres-cawapres yang bersaing. Hal ini mengakibatkan terjadinya polarisasi politik yang tajam dan berdampak pada ancaman terhadap keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Masyarakat Indonesia seolah terpecah dalam dua kubu, yang pro Jokowi, dan yang pro Prabowo.
Polarisasi ini semakin tajam dan diperparah dengan berbagai pernyataan yang menyudutkan salah satu pihak. Baik itu dilakukan oleh pihak oposisi maupun pihak petahana sendiri. Padahal semestinya, sebagai pemegang kekuasaan, sudah menjadi kewajiban dan kebijakan presiden untuk bisa merangkul semua pihak.Â
Dengan demikian, keutuhan masyarakat, bangsa dan negara tetap bisa terjaga, meskipun saat ini kita tengah berada dalam kontestasi pemilu yang ketat. Setidaknya, perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat tidak semakin parah. Kritik dari pihak yang berperan sebagai oposisi pun bisa berlaku sewajarnya.
