Selama ini, yang kita kenal hanyalah sebutan makar berlaku kepada rakyat semata. Belum pernah sekalipun kita mendengar ada sebutan pemerintah yang makar terhadap negara.
Rakyat mengkritik pemerintah, lalu kemudian pemerintah membungkam sang pengkritik dengan menuduhnya sebagai tindakan makar terhadap negara.
Pemerintah sendiri dengan bebasnya berlaku semena-mena dalam menegakkan aturan di mana kesalahan kawan dibela sedangkan kesalahan lawan dihukum, inkompeten dalam mengurus perekonomian, mengangkat menteri-menteri kabinet bukan berdasarkan faktor kompetensi tetapi berdasarkan faktor bagi-bagi jatah kepada parpol-parpol pendukung, dan tidak mau mendengar aspirasi dari rakyatnya.
Dengan semua kelakuan buruk pemerintah di atas, apakah tidak bisa pemerintah disebut telah makar terhadap negara ?
Siapa yang bisa menuduh pemerintah bersalah, karena pemerintah itu sendiri yg merupakan sumber penegak keadilan dan hukum di negara ini. Dan ketika sumber penegak keadilan dan hukum tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, lalu di manakah rakyat akan menuntut keadilan dan kebenaran di negara ini ?
Untuk itu, baiklah pemerintah mengevaluasi dirinya, dan dengan kerendahan hati mau memperbaiki semua kekurangannya selama ini.
Benahi bidang ekonomi, angkat menteri-menteri berdasarkan faktor kompetensi dan bukan faktor bag-bagi jatah kepada parpol-parpol pendukung, dan mulai membuka telinga kepada keluh-kesah dan masukan dari rakyat. Niscaya rakyat akan mendukung penuh dan mendoakan pemerintah untuk bisa bekerja sebaik-baiknya bagi kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara ini.
