![[media] Menyalakan Harapan di Tengah Badai, Bersama Media yang Berintegritas](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/09/01/mhsiswa2-68b5a080c925c4498c7d9902.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Tanpa status keanggotaan yang pasti dan dalam waktu dekat, investor cenderung tetap memandang Ukraina sebagai wilayah berisiko tinggi.
Namun, proses aksesi (bergabung) ke Uni Eropa secara tradisional dikenal lambat dan sangat teknokratis. Negara-negara kandidat biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyesuaikan hukum, sistem peradilan, dan regulasi ekonominya dengan standar Uni Eropa.
Dalam kasus Ukraina, sejumlah negara anggota menunjukkan simpati, tetapi juga kehati-hatian terhadap kemungkinan aksesi cepat. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa percepatan keanggotaan dapat mengorbankan prinsip-prinsip reformasi internal yang mendalam.
Selain keanggotaan, bentuk konkret dukungan dari Uni Eropa adalah penyediaan skema jaminan dan jaminan bagi investor swasta yang akan beroperasi di Ukraina. Ketika negara berada dalam konflik aktif atau risiko serangan ulang masih tinggi, hanya sedikit investor yang bersedia mengambil risiko tanpa adanya skema jaminan terhadap kerugian atau nasionalisasi. Oleh karena itu, pemberian jaminan risiko oleh lembaga-lembaga seperti European Investment Bank (EIB) atau melalui skema multilateral menjadi sangat penting.
Negosiasi tentang skema ini masih berlangsung di Brussels dan Paris, sementara Ukraina terus mendorong agar mekanisme keuangan ini disahkan sebelum 2026. Bila Uni Eropa gagal menyediakan jaminan tersebut, Ukraina bisa kehilangan waktu kritis untuk membangun ulang ekonominya, apalagi dengan ketergantungan terhadap sektor industri berat dan pertanian yang saat ini lumpuh.
Kesimpulan
Pemulihan ekonomi Ukraina tidak semata-mata bergantung pada berakhirnya perang, tetapi juga pada seberapa cepat komunitas internasional, khususnya Uni Eropa, mampu mengubah simpati politik menjadi tindakan institusional.
Percepatan keanggotaan Ukraina ke Uni Eropa dan penyediaan jaminan investasi ratusan miliar euro bukanlah tindakan belas kasih, melainkan strategi geopolitik untuk menstabilkan Eropa Timur dan menghalangi ekspansionisme Russia lebih lanjut. Dalam pertaruhan masa depan Eropa ini, kecepatan bukan hanya keutamaan, tapi kebutuhan mutlak.
Penyitaan aset-aset negara Russia oleh negara-negara G7 dan Uni Eropa untuk mendukung rekonstruksi Ukraina merupakan langkah yang kompleks dan kontroversial. Meskipun ada argumen hukum yang mendukung tindakan tersebut sebagai countermeasure terhadap pelanggaran hukum internasional oleh Russia, ada juga kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat merusak prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan stabilitas sistem keuangan global.
Negara-negara Barat harus mempertimbangkan dengan hati-hati implikasi jangka panjang dari tindakan ini dan mencari solusi yang sejalan dengan hukum internasional serta menjaga kepercayaan dalam sistem keuangan global.
