Semua kegiatan tercatat, terpublikasi secara transparan di media "online" kalau perlu, sehingga kepolisian, pihak "toko sebelah" maupun pihak yang bukan relawan maupun bukan "toko sebelah" tetapi mau buat onar tahu, bahwa tim relawan Jokowi sudah punya agenda dan diluar itu bukan tanggung jawab sekertariat bersama relawan Jokowi yang mengadakannya alias liar.
Misalnya, seperti di "CFD", kalau diperkirakan pihak "toko sebelah" pesertanya 5000, maka kalau di hari yang sama sudah ada agenda di "CFD", maka massa yang dipersiapkanpun sama 5000, sekalian dorong-dorongan oke-oke saja, sekalian adu panco atau tarik tambang atau balap karung, "why not"?
Atau kalau ada agenda di hari itu dan pihak lawan juga melakukan acara sama di tempat yang sama, pihak relawan Jokowi mau menghindari bentrokan, dapat mengalihkan massa ke Senayan dan biarkan massa lain di Bundaran Hotel Indonesia.
Acara di Monas, kalau jelas-jelas tidak terdaftar di agenda relawan Jokowi, maka siapapun tidak boleh menuduh itu panitianya pro Jokowi atau partai-partai pendukung Jokowi, walaupun ada peringatan keagamaan tertentu disana dan ada "dress code" merah disana.
Ini penting, karena selalu saja ada "double agent", orang yang mengatasnamakan pihak tertentu melaksanakan sebuah kegiatan dan dibenturkan dengan pihak lain atau malah memang diatur supaya kacau untuk kemudian menjadi bahan "gorengan" menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini akan mudah dibantah kalau sudah jelas ada sebuah jadwal/agenda relawan baik secara nasional maupun perdaerah.
Ini sebenarnya semata-mata berguna untuk mengambil hati para pemilih mengambang "swing voter" dan golongan putih untuk lebih tertarik memilih Jokowi, tetapi kalau "haters" dan "lovers" sepertinya tidak mungkin berubah lagi, mereka sudah pasti mau memilih siapa atau minimal sudah yakin tidak akan memilih Jokowi, walau belum tahu mau mendukung siapa.
