Berita malam televisi Kompas (20/11) sempat mengulas tentang bonus dari para atlet yang bermain di pertandingan olahraga akbar Sea Games. Dalam berita itu disebutkan kalau pemerintah melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan dana sebesar Rp.150 miliar. Dana tersebut telah dianggarkan untuk setiap pemain yang telah terlibat dalam berbagai pertandingan dan berhasil memperoleh medali.
Setiap peraih medali emas akan diberikan bonus Rp 200 juta. Sedangkan peraih medali perak akan mendapat Rp.50 juta. Dan peraih medali perunggu mendapat Rp.30 juta. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Bonus tersebut, imbuh Malarangeng, akan diberikan setelah pesta akbar olahraga se-Asean tersebut selesai.
Mendengar hal tersebut, rasanya dunia olahraga mendapat dukungan yang luar biasa dari pemerintah. Sehingga, jika sekilas melihatnya, para pemain olahraga adalah orang-orang yang tidak perlu takut menghadapi masa depannya, dan masa pensiunnya. Karena seakan-akan para olahragawan di Indonesia ini jauh dari masa sulit, seorang pensiunan olahragawan terjauh dari keharusan untuk menghadapi masa pensiunnya dengan terpuruk dan penuh pergulatan dalam bidang ekonomi.
Tapi coba kita lihat beberapa orang pensiunan olahragawan. Salah satunya Heri Setiawan mantan atlet angkat besi. Ia menyatakan banyak atlet tidak fokus dalam mencapai prestasi terbaiknya karena mereka memikirkan masa pensiun yang masih belum jelas. Bahkan, para orangtua dari atlet-atlet tersebut berpikir tentang olahraga tidak menjamin penghidupan yang lebih baik (dilansir dari http://olahraga.kompas.com/read/2011/11/09/19532176/Mantan.Atlet.Janji.Dukung.Atlet.Indonesia).
Lain lagi dengan kisah yang diutarakan oleh Joko Suprianto. Mantan pemain bulutangkis ini merasa gerah terhadap minimnya perhatian pemerintah kepada bekas atlet. Bahkan dia mengaku tidak sedikit koleganya yang menjadi korban akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah. Joko menyayangkan kalau negara selama ini hanya bisa menghargai atlet ketika masih aktif (dilansir dari .http://bataviase.co.id/node/738958)
Sementara itu, hal yang lebih miris dialami oleh Marina seorang mantan atlet pencak silat yang sempat menjadi juara Asia di Singapura. Ia sehari-hari menjadi supir taxi Blue Bird untuk menghidupi dirinya dan kedua putrinya. Hal itu dilakukannya setelah ia ditinggal oleh suaminya tahun 1990. Marina mengungkapkan bahwa dirinya berharap ada perhatian dari pemerintah agar bisa hidup layak setelah pensiun sebagai atlet. Paling tidak dirinya mengharapkan mendapat rumah dari pemerintah, karena dirinya pernah mendengar kalau Kementrian Pemuda dan Olahraga mempunyai program pemberian rumah bagi atlet yang berprestasi tapi belum memiliki rumah (dilansir dari http://www.republika.co.id/berita/olahraga/umum-2/11/09/05/lr12ym-nasib-marina-mantan-atlet-silat-tingkat-asia-yang-kini-jadi-supir-taksi).
Lain pula yang dialami olehJumain. Ia adalah mantan atlet nasional dari cabang dayung. Banyak medali yang berhasil diraihnya termasuk berbagai sertifikat. Dan di ajang Sea Games XV pada tahun 1989 di Malaysia, ia bersama timnya meraih dua medali emas. Namun, semua prestasi yang diraihnya selama mengharumkan nama negara dan bangsa Indonesia, sekarang seakan tidak berarti. Karena pada saat dia sudah tua (usianya 55 tahun) kini dia hanya menjadi penjaga kapal di Pantai Marina Semarang. Dengan penghasilan kurang lebih Rp 1 juta per bulan (dilansir dari http://www.metrotvnews.com/read/news/2011/10/27/69721/Mantan-Atlet-Nasional-Jadi-Penjaga-Kapal/4).
Penulis tidak mengetahui sejauh mana Malarangeng sebagai Menpora membaca situasi seperti ini. Tapi seharusnya, sebagai mantan pengamat politik, sosial, hal ini bukanlah hal yang baru bagi Menpora. Bahwa selama ini, para pensiunan atlet diperlakukan sesuai dengan pepatah, “Habis manis sepah dibuang.”
Ketika negara memperlakukan para mantan atletnya seperti habis manis sepah dibuang, menunjukkan bahwa negara hanya menghargai orang-orang yang produktif saja. Sementara, jika seseorang sudah tidak berprestasi atau ‘menghasilkan’ maka pemerintah merasa tidak memerlukan mereka lagi dan merasa perlu menghargainya. Sikap seperti itu berarti Pemerintah tidak memandang si mantan atlet adalah manusia yang memang harus dihargai, disantuni, didukung oleh negara. Tetapi menilai warganya hanya dari sisi kepentingan saja. Bukankah ini mirip dengan ajaran Marxis?
Sudah saatnya negara merubah paradigma dan sikapnya yang salah terhadap para atlet dan pensiun atlet. Menpora tidak lagi hanya memberikan sejumlah uang sebagai insentif belaka sepanjang si atlet berprestasi. Tapi negara melalui Menpora harusnya menindaklanjuti dengan mendata semua atlet dan mantan atlet yang berprestasi untuk dapat memberikan dukungan kepada mereka. Terutama jika mereka dalam kondisi kesulitan ekonomi. Apakah tidak mungkin, setiap atlet yang pensiun diberikan uang pensiun, layaknya seperti pegawai negri? Atau membuat dana pensiun bagi seluruh atlet Indonesia yang iurannya diambil dari penghasilan si atlet ditambah dari kas negara.
Jadi jangan hanya memberikan hadiah yang besar sepertinya dapat membuat kaya si atlet, tetapi sesudah itu pemerintah membiarkan si atlet miskin. Bukan hanya miskin secara materi, tetapi si atlet miskin perhatian dan penghargaan dari pemerintah. Dapatkah Andi Malarangeng sebagai Menpora merubah situasi ini? Hanya tindakan yang nyata sebagai jawabannya. Jangan karena hanya ada Sea Games dana untuk atlet mau digelontorkan. Tapi sesudah itu, nasib atlet menjadi terkatung-katung. Jangan sampai suatu saat nanti, para orangtua di Indonesia menjadi berkata kepada anaknya yang ingin jadi atlet nasional : “Nak, hati-hati ya jadi atlet Indonesia…” Salam.
