Akan tetapi sebesar-besarnya faktor sekolah dan dinas pendidikan kabupaten / kota sebagai penyebab kecarutmarutan data ini, ternyata masih jauh dibanding peran Kemendikbud sendiri sebagai pemegang otoritas kebijakan bidang pendidikan di negeri ini. Kejelasan bagian mana yang menjadi pusat data hingga saat ini tidak pernah benar-benar ada. Menilik sejarah DAPODIK yang tertulis di http://dapodik.org/sejarah-dapodik, ternyata pada awal bergulirnya dapodik yang dikelola Biro PKLN hanya berkutat pada NISN dan NPSN sementara NUPTK berada di Ditjen PMPTK (http://kusdiantoro.com/downloadnuptk/latarblk.html)
Seperti bisa dibaca dari sejarah dapodik di alamat diatas, setelah terbengkalai selama beberapa tahun, sekarang pengelolaan NISN dan NPSN ada di Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP). Sedangkan NUPTK ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan (BPSDMPK). dan sempat tidak ada aktivitas juga selama tahun 2012 kemarin baik pelayanan pengajuan NUPTK baru maupun aktivitas lain padahal NUPTK menjadi syarat wajib mengikuti berbagai program kegiatan Kemendikbud yang berhubungan dengan PTK, sementara hingga sekarang pun masih ratusan ribu PTK yang belum ber-NUPTK.
Idealnya ketiga data tersebut berada dalam satu bagian, dalam hal ini yang paling tepat sesuai namanya tentunya PDSP singkatan dari Pusat Data Statistik Pendidikan, sementara Badan, Ditjen dan lain-lain dalam struktur kemendikbud hanya menjadi pengguna data yang disediakan PDSP. Dengan catatan ada keikhlasan dan iktikad baik dari semua jajaran di kemendikbud untuk saling memberi dan menerima serta menggunakan orang-orang terbaik dan berpengalaman dalam bidangnya untuk bersama-sama mengelola data sehingga sejarah hitam pengalihan dapodik (NPSN dan NISN) dari biro PKLN ke PDSP tidak terulang lagi.
2013 Tahun Kebangkitan Data Pendidikan Nasional
Beberapa waktu terakhir berdengung semboyan dikalangan pengelola data pendidikan yaitu “Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Satu Data”. Tentunya semboyan tersebut mengandung semangat adanya data valid, akurat, akuntable dan bisa dipercaya di bidang pendidikan yang bisa menjadi acuan bagi semua stake holder yang berkompeten dalam dunia pendidikan. Merunut kebelakang, yang dimakasud SATU DATA disini tentunya Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK yang merupakan gabungan dari tiga unsur yaitu NPSN, NISN dan NUPTK seperti halnya definisi dapodik versi wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Data_pokok_pendidikan)
Hanya patut disayangkan jika semangat kesatuan dan persatuan tersebut ternyata masih belum merasuk ke dalam jiwa semua orang yang terlibat dalam pendataan di tingkat pusat. Mungkin karena banyaknya “kepentingan” yang ikut bicara sehingga sulit mencapai kata sepakat. Bahkan menjadi aneh rasanya ketika DAPODIK yang seharusnya berada di tingkat kementerian saat ini justru dipersempit menjadi level direktorat jenderal, sehingga memunculkan istilah DAPODIK DIKDAS, DAPODIK DIKMEN dan DAPODIK PAUDNI. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika pengelola dapodik level dirjen mengklaim bahwa datanya paling valid dan uptodate sehingga layak menjadi barometer data secara keseluruhan. Bukankah data yang dimiliki tidak menjangkau diluar dirjennya?
Saat ini masyarakat pendidikan level bawah merindukan adanya kepekaan nurani dari para penentu kebijakan dari Jakarta agar sesegera mungkin menyelesaikan persoalan internal disana sehingga tidak semakin membuat resah yang ada di bawah. Karena apapun perintah dari pusat pasti akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya selama perintah itu jelas dan tidak membingungkan serta tidak mengulang-ulang pekerjaan yang sama untuk tujuan yang berbeda-beda. Seperti halnya entry data individu siswa atau data individu PTK, seharusnya cukup diwakili NISN dan NUPTK sehingga dapodik versi dikdas atau versi yg lain tidak perlu entry data itu – itu lagi, karena toh data yg dibutuhkan sudah tersedia di depan meja mereka.
Dan penulis yakin, teramat yakin bahwa secara teknis dengan pesatnya kemajuan bidang Teknologi informatika hal itu sangat mudah dilakukan, selama masing-masing pihak mau mengendalikan diri untuk tidak menomorsatukan kepentingan diri dan kelompoknya, apalagi jika kepentingan itu bernama PROYEK ataupun Prestise Jabatan.
Salam Kebangkitan Nasional Data Pendidikan Indonesia.
