Mengawali tulisan ini, kiranya perlu disampaikan bahwa Dayah (salah satu lembaga pendidikan Agama) di Aceh, telah memberikan sumbangsih besar terhadap estafet kepemimpinan dari masa ke masa.
Sebut saja, Malik As Saleh atau lebih populer dengan sebutan 'Malikulsaleh' (sekarang diabadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh), yang masyur sebagai Sultan Kerajaan Samudera Pasai, adalah salah seorang lulusan Dayah Zawiyah Cot Kala--disebut-sebut sebagai lembaga perguruan tinggi Islam tertua di Nusantara bahkan Asia Tenggara. Sebagaimana termaktub dalam dokumen risalah Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara, yang diselenggarakan di Komplek Pertamina, Rantau-Kualasimpang, Aceh tahun 1980.
Dewasa ini, keberadaan Dayah di Aceh terus berkembang pesat. Generasi muda Aceh, banyak menimba ilmu di lembaga non formal itu. Sejumlah dayah, telah bekerjasama dengan perguruan tinggi Islam, bertujuan untuk memudahkan akses alumninya meneruskan pendidikan formal.
Ditengah gencarnya serangan kehidupan bebas (seks bebas, narkoba dan angka kriminalitas). Dayah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang terus menerus mendidik karakter generasi Islami. Boleh jadi, selain sebagai laboratorium ulama masa depan. Dayah juga berfungsi menjadi benteng masuknya pengaruh negatif ke tengah kehidupan masyarakat.
Dayah acap kali menjadi garda utama dalam menangkal masuknya missionaris. Melawan peredaran gelap narkoba dan pergaulan bebas kaum muda. Akibat dari masuknya pengaruh kebarat-baratab (Westerninasi) dan modernitas yang nyaris salah kaprah.
Lantas, menjadi sebuah ironi. Manakala Pemerintah Aceh kurang menaruh perhatian lebih terhadap eksistensi pembangunan pendidikan dayah secara menyeluruh. Pasalnya, sejumlah Pimpinan Dayah hingga penghujung Juni 2019. Belum menerima bantuan hibah Pemerintah Aceh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2019.
Beberapa waktu lalu, penulis sempat bertemu dengan Pimpinan Dayah Darul Mutta'alimin Desa Bukit Panjang Sa, Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang. Dalam sebuah diskusi, Tgk Darwansyah--pimpinan dayah--menyebut akibat lambannya penyaluran bantuan hibah, membuat pihaknya tidak bisa melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, seperti Asrama santri maupun ruang kelas belajar.
Sejauh ini, dayah yang dipimpinnya hanya mengandalkan bantuan swadaya dari masyarakat sekitar. Sehingga, dua balai pangajian yang berbahan kayu itu, tidak lagi mampu menampung jumlah santri yang terus bertambah.Â
Tgk Darwansyah mengaku, pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah bertandang ke dayah itu. Guna melakukan verifikasi administrasi dan kelayakan penerima bantuan hibah Pemerintah Aceh tahun 2019, sebagaimana usulan pihaknya ditahun 2018.
Bahkan, konsultan perencana pernah meninjau dayah. Tujuannya untuk mengetahui detail lokasi sehingga bisa dilakukan perencanaan pembangunan fisik ruang kelas belajar yang dia ajukan.
Tapi, hingga saat ini belum ada realisasi apapun. "Hingga sekarang belum ada tanda-tanda cairnya bantuan tersebut," ungkap Tgk Darwansyah, pekan lalu.
Hal senada diutarakan, Pimpinan Tgk Muhammad Yusuf. Salah seorang pimpinan dayah di Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Menurutnya, semua dayah di Aceh penerima bantuan hibah tahun 2019, masih menunggu proses pencairannya.
"Kami mendidik santri dari keluarga kurang mampu. Berupaya menjauhkan mereka dari perbuatan tercela, seperti judi online, game online, narkoba, seks bebas dan kriminalitas remaja. Seharusnya, dapat perhatian serius pemerintah," tandasnya.
Penulis belum menemukan penyebab utama lambannya penyaluran bantuan hibah tersebut. Informasi dari seorang teman, Muhammad Hanafiah. Pengurus salah satu dayah di Kota Langsa, menyebutkan kendalanya karena Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Belum menandatangani kontrak penyerahan bantuan hibah tersebut.
"Pernah ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Kami pertanyakan kapan pencairannya. Kadis menjelaskan bahwa belum ditandatangani Plt Gubernur," papar Muhammad Hanafiah.
Secara tertib administrasi, bila Plt Gubernur belum menandatangani kontrak perjanjian hibah. Maka dinas terkait, belum bisa menyerahkan bantuan itu kepada penerimanya. Hal ini, tentu sangat disesalkan.
Mengingat, serapan ABPA tahun 2019 belum optimal. Padahal, masa kerja efektif tinggal beberapa bulan, sebelum masuk proses pembahasan Anggaran Perubahan (APBA-P) 2019.
Untuk itu, pimpinan dayah berharap agar Anggota DPR Aceh bisa membantu menjembatani ikhwal dimaksud dengan pihak eksekutif Aceh. Sehingga, keberlanjutan proses pembangunan dsyah di seluruh Aceh bisa terlaksana sebagaimana mestinya.
Demikian potret pendidikan dayah di negeri syariat yang dapat penulis rangkum. Semoga ada pencerahan dan solusi nyata dari para pemangku kepentingan di Aceh.Â
