Human Trafficking:
TTS dikenal juru jual manusia juga. Manusia muda dikirim ke Malaysia, Serawak, Nunukan, Hongkong, Singapura, dan ke tempat lain sebagai TKI dengan harapan ada perubahan nasib di kelak kemudian hari.
Namun, apa lacur. Para babu itu, dikirim pulang tanpa nyawa dan tanpa organ tubuh. Siapa para pemainnya? Para pemainnya adalah para politisi, pebisnis, dan elit lokal di kampung-kampung. Kasus human trafficking di daerah ini masih banyak.
Moratorium TKI versi Gubernur Victor Laiskodat, Josef Nae Soi, tak fungsional. Ini moratorium, tampaknya, meredup ketika arus pengiriman tenaga kerja masih masif usai moratorium terbit.
Terkesan, moratorium hanya gertak sambal tanpa rasa pedis. Awal tahun 2019,  PT. Citra Bina Tenaga Mandiri (CBTM) mengirim  TKI berdasarkan surat keputusan Pemprop Nomor: 560/02/PP.02/2019.
Yosinta Boineno, dari Desa Sono, Amantun Utara, TTS, balik ke kampung  sudah jadi jenasah setelah 8 tahun merantau jauh ke Malaysia. Yosinta direkrut  Yunus Fahik melalui PT. Citra Bina Tenaga Mandiri. Yosinta Boineno adalah satu dari 11 mayat PMI asal NTT yang dipulangkan sepanjang Januari 2019.
Jasad-jasad yang dikirim pulang ke NTT adalah para PMI yang berangkat saat NTT dipimpin Gubernur Frans Leburaya. Karena itu, banyak pihak berharap agar Frans Leburaya memberi kesaksian. Frans patut dimintai kesaksiannya karena  Frans Leburaya tahu persis kasus itu.
Tampaknya, dukungan politik atas moratorium melemah. Seruan  Gubernur Victor tentang patah kaki dan tendang batang leher jika ada pelanggar moratorium TKI asal NTT, dianggap khalayak gertak sambal belaka.
Di sebuah group WA ada yang menulis sinis begini: Kontradiktif, omong moratorium itu esensi opo???? Sekadar penyedap rasa sesaat..... moratorium di permukaan di bawah sana ijin keluar.... nggak profesional serta konsisten..... malas.
Tentu saja, banyak pihak masih menyimpan harapan. Karena Gubernur Victor dan Joss Nae Soi, dianggap masih konsisten di garis tekadnya yang tegas. Ucapan dan tindakan berjalan lurus. Pasangan ini dipilih rakyat untuk memecahkan masalah NTT.
Banyak pihak percaya, keduanya sudah berpunya (the haves) mendahului waktu berkuasa. Keduanya diharapkan tak korupsi  dana APBD NTT atau APBN. APBD dan APBN didekasikan seutuhnya untuk menyelesaikan masalah rakyat yang menderita.
