Salah satu kebijakan terbaru dari penyelenggara negara adalah kesepakatan untuk menunda proses dan tahapan pilkada. Di satu sisi hal ini tentu didasarkan pada keinginan untuk menjaga agar potensi kerumunan massa dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan penyebaran virus corona ini dapat dicegah, apalagi banyak institusi yang saat ini tidak dapat berkerja maksimal termasuk istitusi penyelenggra pemilu serta mereka yang terlibat dalam proses ini.
"Sehingga ini menjadi pilihan rasional," singkatnya. Namun sebagai sebuah kebijakan tentu saja, hal ini tetap saja akan menimbulkan efek lain yang mungkin dipandang sebagaian orang ada di sisi negatif, misalnya memperpanjang waktu akan membutuhkan biaya lebih besar yang tentu akan berimbas pada setiap elemen yang terlibat didalamnya. Dengan demikian memang sama dengan isu-isu lain dalam politik, setiap isu atau fenomena atau permasalahan yang dihadapi masyarakat akan menimbulkan sikap pro dan kontra.
"Pada titik ini, tentu saja diharapkan masyarakat dapat mencermati secara lebih dalam konteks alasan dibalik sikap-sikap yanga ada pada tiap pihak dalam menyikapi situasi yang ada," ujar Sukri.
Bagi pemerintah ini tentu merupakan tantangan tersendiri karena situasi ini cenderung menjadi "wabah" internasional sehingga pemerintah tidak hanya akan dicrmati segala tindakanyya oleh masyarakatnya namun juga dari dunia internasional. hal ini. Oleh karena itu, pemerintah tentu akan senantaisa mempertimbangkan opsi-opsi kebijakan yang paling sesuai untuk kondisi yang dihadapi. "Tentu saja akan ada pihak yang merasa kebijakan tersebut mungkin memiliki banyak kelemahan dan sebagainya, namun dari sisi pemerintah tentu saja fokusnya adalah memastikan kredibilitasnya dalam menjaga kepentingan masyarakat harus yang utama," urainya lanjut.
Di sisi lain, kata Sukri Tamma bagi mereka yang tidak berada di sisi pemerintah, setiap kebijakan yang dikeluarkan senantaisa memiliki sisi oposisinya..memang tidak ada satu kebijakan yang dapat diambil dan secara paripurna akan menyelsaikan maslaha yang dihadapi bangsa saat ini, karena itu teta saja ada sisi lemahnyanya. pada titik inilah pemerintah akan terus ditantang untuk memaksimalkan kebijakan yang diambilnya dengan berorientasi pada kemanfaatan bagi sebanyak mungin masyarakat.
Jadi menurutnya, kondisi pandemi virus covid 19 memang akan membuka ruang "dua wajah" kebijakan bergantung pada siapa yang melihatnya. Namun secara praktis yang dibutuhkan saat ini adalah keinginan semua warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam upaya bersama dengan pemerintah menghadapi pandemi ini.
"Bagi masyarakat saat ini, tentu saja yang paling dibutuhkan adalah sikap tepat dan kepastian dari pemerintah untuk memastikan proses ini dihadapi dengan serius, dan lepas dari upaya pihak-pihak tertentu yang mungkin akan mencoba "mengambil manfaat" dari kondisi pandemi ini," ucap Dosen muda ini.
Pada akhirnya, kondisi pandemi virus covid 19 ini diharapkan menimbulkan keprihatinan bersama dari setiap elemen bangsa, bahwa mungkin beberapa kalangan melihatnya sebagai peluang untuk mengambil "keuntungan politik" atau "keuntungan ekonomi" di dalamnya barangkali tidak dapat dihindarkan meski hal tersebut sebenarnnya dapat menyinggung aspek kepedulian sosial kita.
Jadi pada prinsipnya, pandemi ini secara politik memang memiliki potensi dampak yang luas, namun hal tersebut bukan tidak memiliki jalan keluar, disinilah pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lainnya seharusnya bersinergi.
Terimakasih ilmunya, ini tidak akan bisa dibeli dengan uang. Apalagi uang rupiah saat ini mulai "krisis kepercayaan".
