Konsep perlawanan publik ini diungkapkan misalnya oleh Sidney Tarrow. Menurut Tarrow, perlawanan publik ini akan muncul ketika perasaan ketidakadillan dan frustrasi yang dirasakan oleh masyarakat telah mencapai puncaknya.
Tidak hanya sekadar perlawanan publik, gerakan tersebut juga dapat dianggap sebagai sebuah pembangkangan atau ketidakpatuhan sipil (civil disobedience). Gerakan seperti ini kerap diidentikkan sebagai gerakan penolakan terhadap kondisi tertentu. Untuk dianggap sebgai pembangkangan sipil, beberapa ahli menilai gerakan harus dilakukan tanpa kekerasan. Pandangan tanpa kekerasan ini dilontarkan misalnya oleh Howard Zinn.
Gerakan kotak kosong ini dapat dikategorikan sebagai pembangkangan sipil karena masyarakat menolak tunduk kepada kemauan para elite partai politik. Memang, di dalam konteks ini tidak ada aturan atau perintah formal yang berasal dari pembuat kebijakan. Meski demikian, sebagai elite, parpol-parpol tetap dapat dianggap sebagai sasaran dari pembangkangan sipil.
Gerakan para relawan ini memilih menggunakan jalur non-kekerasan yaitu dengan mengekspresikan diri melalui jalur yang konstitusional. Tidak ada unsur represi dan koersi dari gerakan para relawan tersebut. Mereka justru mengekspresikan kekecewaan pada parpol dengan pergi ke tempat pemungutan suara.
Sekilas, ada unsur efikasi politik dari gerakan masyarakat tersebut. Mereka seperti masih mempercayai bahwa suara mereka berarti dan berpengaruh di bilik suara. Oleh karena itu,mereka tidak mengekspresikannya dalam bentuk gerakan golput. Boleh jadi, mereka masih menilai suara mereka berarti sehingga dialihkan kepada kotak kosong.
Pembangkangan sipil di Makassar bisa jadi sebuah preseden menarik dalam politik di tanah air. Di tengah maraknya fenomena calon tunggal, masyarakat menemukan cara baru menjawab fenomena tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, masyarakat kini telah berdapatasi dengan mekanisme calon tunggal dan kotak kosong tersebut.
Siapa saja yang berniat mendorong pemilihan dengan calon tunggal sebaiknya waspada. Hal ini termasuk bagi pemilihan di tingkat Pilpres. Bukan tidak mungkin ada ketidakpatuhan sipil yang dilakukan masyarakat bagi elite-elite parpol yang pragmatis mendukung calon tunggal.
Artikel ini pertama kali tayang di Pinterpolitik.com
Sumber: Bersatu Melawan Kotak Kosong
