Di pengujung tahun 2015, tepatnya tanggal 30 Desember 2015, Jokowi kembali mengunjungi kabupaten Jayawijaya, di Wamena. Usia meresmikan gedung dinas otonomi, yang berlantai tujuh, ia memberikan keterangan pers terkait kunjungannya ke Papua. Ia menyampaikan bahwa untuk tahun 2016 dirinya akan fokus membangun tiga hal, pertama jalan Wamena-Nduga dipastikan selesai dibangun. Dengan infrastruktur jalan yang baik akan menekan harga barang-barang di wilayah pegunungan tengah. Kedua bandara Wamena akan diperluas sehingga pesawat berukuran besar bisa mendarat. Ketiga, pelabuhan Merauke akan dibangun lebih panjang, sekitar tujuh lima meter dan akan dilengkapi dengan dua crain. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruk jalan, bandara dan pelabuhan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi di Papua.
Saya menyaksikan kunjungan Jokowi di Wamena dan keterangan persnya ini melalui siaran ulang TVRI Papua, pada Sabtu, 2 Januari 2015, pukul 20.30 WIT. Saat menyaksikan dan mendengarkan janji Jokowi ini, saya kembali teringat pada janji Jokowi pada masa kampanyenya di Jayapura. Waktu itu Jokowi berjanji membangun pasar untuk mama-mama Papua di tengah kota Jayapura, tetapi sampai saat ini, pasar mama-mama belum dibangun.
Bukan itu saja, perayaan Natal nasional tahun 2014 silam, tanggal 28 Desember 2014, di lapangan Mandala, Jayapura, Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus Paniai berdarah, 8 Desember 2014, tetapi sampai saat ini kasus tersebut belum diselesaikan. Saat itu, Jokowi berbicara lantang di hadapan ribuan orang Papua bahwa kasus Paniai berdarah akan segera diselasaikannya, tetapi itu hanya janji, belum ada upaya ke arah untuk menyelesaikannya. Saat ini, Jokowi ke Papua lagi dan bikin janji untuk orang Papua. Kapan Jokowi akan merealisasikan janji-janjinya untuk orang Papua?
Selain ketiga janji yang disebutkan di atas, masih ada janji lagi, misalnya Jokowi berjanji untuk membangun rel kereta api di wilayah Papua dan Papua Barat. Jokowi suka menebar janji untuk orang Papua. Janji-janji ini membuat orang Papua selalu bermimpi akan memiliki masa depan yang sangat baik, hidup sejahtera, mengalami damai dan keadilan. Padahal, saat ini Papua sedang dirundung duka nestapa. Ribuan orang asli Papua menderita karena berbagai kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak berpihak kepada rakyat Papua.
Janji Jokowi hanyalah “penenang” untuk mengelabui penderitaan orang Papua. Janji itu seakan membius orang Papua untuk melupakan penderitaannya dan terlelap dalam mimpi-mimpi indah. Ironisnya, saat orang Papua sadar dari bius janji, mereka mengalami bahwa mereka masih menderita.
Janji-janji Jokowi hendak mematikan ideologi Papua merdeka. Bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan perekonomian di Papua sehingga orang Papua akan hidup sejahtera. Padahal permasalahan Papua, bukan hanya menyangkut pembangunan, tetapi soal penghormatan terhadap martabat orang Papua sebagai bangsa yang memiliki identitas diri sebagai bangsa yang merdeka, dengan kesatuan budaya dan adat-istiadat.
Jokowi perlu melihat permasalahan Papua secara holistik. Jokowi perlu melibatkan seluruh komponen orang Papua dalam menata Papua. Jokowi perlu berdialog dengan orang Papua. Jokowi perlu mendengarkan kemauan dan impian orang Papua. Semua ini sangat penting dalam membuat kebijakan bagi Papua yang sejalan dengan harapan orang Papua, bukan hanya mengikuti kemauan Jokowi dan jajaran pemerintahannya.
Jokowi telah menunjukkan rasa simpatinya terhadap orang Papua, yang dilupakan puluhan tahun. Jokowi patut mendapatkan penghormatan atas jasanya itu, tetapi rasa simpati yang telah ditunjukkan oleh Jokowi perlu diikuti dengan langkah konkret, bukan sekedar janji-janji palsu. Orang Papua sudah bosan dengan janji-janji. Orang Papua menghendaki bukti nyata penghormatan terhadapa martabat mereka sebagai sebuah bangsa dan pembangunan yang berpihak pada mereka.
Melalui tulisan singkat ini, saya minta Jokowi menghentikan janji-janjinya untuk orang Papua. Kalau Jokowi serius menyelesaikan permasalahan Papua, silakan bikin tim kajian untuk memulai suatu dialog intensif Jakarta-Papua guna menyelesaikan permasalahan Papua secara menyeluruh. Jokowi tidak bisa menyelesaikan permasalahan Papua dengan janji-janji pembangunan infrastruktur. Jokowi perlu meletakkan kerangka dasar penyelesaian Papua secara adil dan bermartabat dengan melibatkan seluruh orang Papua. [Abepura, 03 Januari 2016; pukul 09.56 WIT]