Tanjungpinang,Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat-IB) Provinsi Kepri jadi polemik yang dihanggap tidak berdasar oleh ketua Pekat-IB Difinitive Provinsi Kepri H. Irsyahdul Fauzi,M,SE,M.Si, di kediamannya Jalan DI Panjahitan KM 9, Senin (16/01).
Menurut Irsyadul Fauzi yang didampingi oleh pengurus dan jajarannya membantah keras mengatakan tidak sah atas Muswilub yang diadakan pada Sabtu 14 Januari 2017 yang lalu, karena tidak mengacu kepada AD/ART Organisasi Pekat-IB.
“Surat Keputusan (SK) saya (Irsyahdul Fauzi-red) yang dibekukan oleh DPP Pekat-IB adalah SK mandat atau SK sementara yang bernomor 017//SK-PJS/DPP-P/PEKAT-IB/V/2015 melalui email bukan SK Definitive No. 011/SK.P/DPP-PEKAT-IB/XII/2015”, ujar Irsyahdul Fauzi.
“Saya sampai hari ini ketua Pekat-IB Provinsi Kepri priode 2015-2020, Muswilub yang diadakan 14 Januari 2017 saya nyatakan sekali lagi dengan tegas batal demi hukum karena tidak Prosedural”, tegas Irsyahdul Fauzi.
Kedepan saya dengan pengurus Pekat-IB 7 kabupaten/kota yang sudah di SK kan secara difinitive di Provinsi Kepri akan melakukan langkah konkrit, yakni berkonsolidasi dengan pengurus DPC Se- Provinsi Kepri, sesegera mungkin akan mengadakan Musyawarah Wilayah (Muswil), serta akan mempertanyakan kepada DPP Pusat, jika perlu menempuh jalan hukum, terang Irsyahdul Fauzi.
Menurut Irsyahdul Fauzi pada media ini mengungkapkan bahwa, “Aunur Ropit dan Sosialisman sebagai pengurus DPP-Pusat yang menghadiri Muswilub tersebut tidak mengerti dan paham dengan sebuah organisasi”, geram Irsyahdul Fauzi.
Sekjen DPP Pekat-IB Bob Hasan.SH,MH, saat di konfirmasi via handpon tidak tahu dengan surat pencabutan dan pembekuan kepengurusan DPW Pekat-IB Provinsi Kepri yang saya pimpin, tutup Irsyahdul Fauzi.
Dengan ini menjadi pertanyaan besar tentang Administrasi sebuah organisasi besar dan intelektual.
Moga dapat menjadi bahan evaluasi.