Misi Rahasia Tiongkok ke Luar Angkasa, Apa yang Sebenarnya Mereka Cari di Bulan?

Perkembangan terbaru dalam program antariksa Tiongkok, khususnya pengiriman awak termuda mereka menuju stasiun luar angkasa Tiangong, menunjukkan percepatan yang signifikan dalam ambisi negara tersebut untuk membangun dominasi di ranah antariksa. 

Misi yang berlangsung dari Pusat Peluncuran Satelit Jiuquan di Gurun Gobi ini mencakup kehadiran tiga taikonaut, yaitu Wang Haoze, Song Lingdong, dan Cai Xuzhe, yang akan menggunakan stasiun tersebut sebagai pusat eksperimen selama enam bulan---suatu langkah strategis bagi misi Tiongkok berikutnya dalam mengirimkan awak ke Bulan pada 2030. 

Misi ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional tetapi juga menegaskan visi strategis jangka panjang Presiden Xi Jinping dalam menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan luar angkasa. Lebih dari itu, pengembangan ini menimbulkan potensi sengketa hukum di tingkat internasional terkait eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya di Bulan maupun wilayah antariksa yang lebih luas.

Dalam perspektif Hukum Internasional, Pasal II dari Outer Space Treaty (Perjanjian Luar Angkasa, 1967) menetapkan bahwa "luar angkasa, termasuk Bulan dan benda langit lainnya, tidak dapat menjadi objek penguasaan kedaulatan nasional melalui cara apa pun, baik melalui penggunaan, pendudukan, maupun metode lain." 

Dengan demikian, setiap upaya oleh negara, termasuk Tiongkok, untuk mengklaim atau menguasai sumber daya bulan atau mengklaim wilayah tertentu secara eksklusif akan dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini.

 Namun, interpretasi dan penerapan dari Pasal II masih sering menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, terutama mengingat terbatasnya mekanisme penegakan dalam perjanjian tersebut.

Selain ambisi eksplorasi bulan, Tiongkok juga memiliki rencana besar untuk mengembangkan konstelasi satelit yang dapat menyediakan layanan internet dari luar angkasa, yang diproyeksikan akan menjadi pesaing bagi layanan Starlink dari SpaceX. 

Kemajuan ini dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan kekhawatiran di Amerika Serikat, terutama terkait kemungkinan pemanfaatan teknologi antariksa Tiongkok untuk keperluan militer. 

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Komando Luar Angkasa AS, Jenderal Stephen Whiting, sejak 2018, Tiongkok secara signifikan telah meningkatkan jumlah satelit untuk pengawasan dan intelijen, sehingga mampu memantau dan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap infrastruktur militer Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Samudra Pasifik. 

Situasi ini menimbulkan potensi konflik kepentingan geopolitik yang nyata.