Satu hal yang "berbahaya" yang tidak dimiliki para pelapor dari kalangan awam, dan mungkin hal ini tidak disadari oleh Romi, bahwa dalam internal birokrasi umumnya memiliki rangkaian bukti-bukti otentik secara administratif. Administrasi adalah dunia mereka. Mereka tertib administrasi dalam bekerja. Ketika ada sesuatu hal dalam kegiatan, maka yang pertama diperiksa adalah proses dan bukti administrasi.
Bagi lembaga hukum seperti KPK, bukti administrasi yang otentik menjadi landasan hukum yang kuat untuk melakukan tindakan hukum. Mereka tak perlu "kerja keras" hanya untuk membuktikan rumor yang berkembang. Rumor umumnya terjadi dalam materi pelaporan masyarakat umum yang masuk saban hari di kantor KPK.
Cara OTT KPK dalam kasus Romi akhirnya "cuma" merupakan legalitas operasional dan panggung pengukuhan supremasi hukum di depan publik sehingga "ikan besar" selevel Romi yang bermain di telaga tenang "jual beli jabatan" birokrasi tak bisa mengelak.  Dia tak bisa lagi bersembunyi di dasar lumpur tebal telaga dengan dalih  "ingin menerangi kegelapan lumpur"--yang hal itu tak lebih sebuah metaphora politis yang sangat fasih dia kuasai.
Tersiar kabar di media mainstream dan media sosial tentang pernyataan Prof. DR Mahfud MD bahwa Romi sudah lama "dijejak" oleh KPK. Secara tersirat dan tersurat bisa diartikan gerak Romi "si ikan besar di telaga tenang non populis" sudah diketahui melalui sejumlah laporan "administatif" yang valid.
Romi bagai ikan besar yang cerdik. Dia tidak mau  bermain di arus  mainstream. Dia tidak berenang di samudra luas nan indah, melainkan di telaga tenang dan tidak populis.
Tapi Romi lupa tentang salah satu filosofi korupsi : "Kalau berani korupsi jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung lebih baik jangan berani-berani korupsi". Eeh!
Atas kealpaan Romi itu, aku sih rapopo. Kamu juga, kan? Kaaan....kaaaaan? Heu heu heu...
----
peb17/03/2019Â
Sumber bacaan berita : satu, dua, tiga, empat, lima
