Maka dari itu pengakuan dirasa perlu untuk pemerintahan baru Taliban ini, terutama dari komunitas internasional yang akan bisa mempermudah Taliban agar mendapat bantuan sebanyak-banyaknya dari komunitas internasional. Taliban sepertinya ingin mengendalikan Afghanistan dengan sepenuhnya cara mereka, tanpa melibatkan dan ditambah bantuan dari luar. Taliban hanya menginginkan pemerintahan barunya diakui dunia. Taliban bahkan mengancam AS sampai negara-negara lain dengan tindakan membekukan aset dan dana cadangan Afghanistan yang ada di luar negeri agar berakibat buruk bagi seisi dunia.
Namun, sejak Taliban kembali menguasai Afghanistan, sampai saat ini belum ada satu negara pun yang secara resmi mengumumkan pengakuannya pada pemerintah baru Afghanistan di bawah Taliban. Memang masih ada bantuan dari negara luar, tapi mayoritas bantuan datang dari China dalam segi keuangan dan Pakistan dalam segi pengobatan dan kesehatan saja. Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid juga mengakui bahwa keberlanjutan Afghanistan sudah bergantung banyak pada China.
Oleh karena itu, pengakuan pemerintahan baru Taliban sampai saat ini masih bergantung pada diri Taliban sendiri. Jika Taliban masih belum mencoba memodernkan diri, maka mereka hanya mempersulit dirinya sendiri dalam memerintah masyarakat Afghanistan. Mujahid hanya bisa mengklaim Taliban telah memenuhi semua persyaratan untuk pemerintahan barunya diberi pengakuan. Bahkan menyebutkan agar semua negara, terutama AS, seharusnya sudah menyadari keterlibatan politik dengan Taliban menjadi kepentingan bersama yang harus dijalankan.
Indonesia termasuk salah satu negara yang belum mengakui pemerintahan baru Taliban Afghanistan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan posisi Indonesia mengenai Pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak berubah. Indonesia sama sekali belum mengakui pemerintahan Afghanistan yang diambil kembali oleh Taliban pada Agustus 2021 itu. Indonesia tidak bermaksud menghalangi seluruh pihak di Afganistan untuk mengambil ikatan kontruksif, akan tetapi tujuannya untuk membantu proses pembangunan serta perdamaian kembali di Afghanistan.
Sampai saat ini benar-benar masih belum ada negara yang mengakui Taliban sebagai penguasa yang sah di Afghanistan, terutama dengan perlakuan buruk mereka terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan itu memperburuk semuanya karena berarti Taliban mengkhianati janji mereka saat awal meresmikan pemerintahan baru.
Ditulis oleh Pebi Shoffla Ula Salsabila dan Gadis Arivia
