Indonesia kembali mencatat sejarah dalam pengelolaan aset negara dengan memperkenalkan Danantara, dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) terbaru yang bertujuan untuk mengoptimalkan investasi dan pengelolaan BUMN. Dibentuk sebagai bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Danantara diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional. Namun, apa sebenarnya Danantara, dan bagaimana perannya dalam lanskap ekonomi Indonesia?
Daya Anagata Nusantara, adalah dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) terbaru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Dana ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara, terutama yang berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbeda dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang berfokus pada investasi infrastruktur dan sektor strategis. Danantara dirancang untuk mengkonsolidasikan kepemilikan saham negara dalam BUMN utama seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Dengan perkiraan aset lebih dari US$900 miliar, Danantara diproyeksikan menjadi salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.
Namun, kehadiran Danantara menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat serta pengamat ekonomi. Salah satu isu utama adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengawasan terhadap investasi dan keputusan yang diambil oleh Danantara, terutama karena dana ini akan memiliki kendali atas berbagai aset strategis negara. Beberapa ekonom juga mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang ketat dan tata kelola yang baik, Danantara dapat berpotensi menjadi intrumen yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang.
Keresahan masyarakat juga semakin meningkat setelah muncul kabar bahwa pemerintah akan mengalihkan sebagian dividen BUMN ke Danantara, yang sebelumnya masuk ke kas negara dan di gunakan untuk anggaran belanja publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat akan terserap ke dalam pengelolaan investasi yang belum sepenuhnya jelas manfaatnya bagi rakyat. Selain itu, beberapa serikat pekerja BUMN juga menyuarakan ketidakpuasan mereka atas kemungkinan perubahan struktur kepemilikan dan kebijakan perusahaan di bawah kendali Danantara.
Di sisi lain, pemerintah meyakini bahwa Danantara akan membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia. Dengan model pengelolaan investasi jangka panjang, Danantara diharapkan dapat meningkatkan nilai aset negara dan menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, strategi konsolidasi kepemilikan BUMN juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan-perusahaan pelat merah di pasar global.
Meski memiliki potensi besar, tantangan utama Danantara adalah membangun kepercayaan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa mekanisme pengelolaan dana ini dilakukan secara terbuka, dengan pengawasan yang ketat dan keterlibatan lembaga independen. Selain itu, perlu ada jaminan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Ke depan, publik akan terus mengawasi bagaimana Danantara beroperasi dan apakah dana ini benar-benar akan membawa manfaat nyata bagi perekonomian nasional atau justru menimbulkan masalah baru.
Kini, pertanyaannya bukan lagi sekadar tentang potensi Danantara, tetapi seberapa besar rakyat bisa mempercayainya? Dengan aset yang begitu besar dan kendali atas banyak BUMN strategis, apakah dana ini akan benar-benar menguntungkan masyarakat atau justru menjadi alat segelintir elit? Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar janji, melainkan kebutuhan mutlak. Tanpa pengawasan ketat dan regulasi yang jelas, Danantara bisa menjadi pedang bermata dua-di satu sisi menjanjikan kemajuan ekonomi, disisi lain berpotensi menjadi ladang kepentingan yang merugikan rakyat.
Masyarakat punya hak untuk bertanya: kemana sebenarnya dana negara ini akan mengalir? Jika Danantara benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, maka pemerintah harus membuktikannya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Apakah ini awal dari era baru yang membawa Indonesia menuju kemakmuran? Ataukah ini justru awal dari skenario yang lebih gelap, di mana aset negara perlahan berpindah tangan tanpa ada yang benar-benar mendapat manfaat selain segelintir pihak? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti-rakyat tidak akan tinggal diam.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
