Mereka juga menyarankan solusi lain agar pemerintah pusat memberi hak kepada Maluku mengelola sendiri potensi kekayaan lautnya untuk kepentingan pembangunan, dibanding cara pengelolaannya selama ini oleh nelayan asing yang perizinannya ditangani pemerintah pusat dan rakyat Maluku jadi penonton.
Menkopolhukam Luhut Pandjaitan menanggapi pernyataan para purnawiran PATI TNI dan Polri asal Maluku itu mengatakan, aspirasi sekeras apapun dapat disampaikan kepada pemerintah asalkan dalam koridor NKRI dan kepatuhan pada sistem hukum kita, serta tidak anarkis atau memberontak dengan mengangkat senjata. Rakyat Maluku harus percaya pada pemerintahan sekarang ini yang tetap berniat baik membangun Maluku "at any cost".
Mubes Mama
Ketua harian FKRM Muhammad Noeh Hatumena melaporkan, rakyat Maluku tanggal 17-18 November 2015 di Ambon akan menyelenggarakan Musyawarah Besar Masyarakat Maluku (Mubes Mama) yang diprakarsai pemerintah provinsi Maluku bersama FKRM, diikuti lebih kurang 1000 peserta dari berbagai unsur pamong desa dan para kepala desa se-provinsi Maluku, warga Maluku perantauan termasuk yang tinggal diluar negeri.
Pertimbangan lain mengadakan Mubes Mama ini untuk mengakomodasi suara-suara sumbang orang Maluku saat ini yang menuntut untuk mengurus sendiri daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat atau menuntut pemberian otonomi kepulauan.
Mubes Mama akan mengeluarkan deklarasi politik yang intinya memuat protes keras kepada pemerintah atas pengabaiannya terhadap pembangunan Maluku selama ini, sehingga menyebabkan Maluku sekarang ditetapkan BPS sebagai provinsi termiskin no.4 di Indonesia. Mubes Mama juga akan menyadarkan rakyat Maluku tentang ke-Indonesiaannya dan rakyat Maluku dalam ke-Malukuannya tanpa memandang latar belakang Agama dan asal kelahirannya. (PD)