Tamasya Almaidah dan Relevansinya
Jernih dulu, ini soal wacana soal wisata, yang kebetulan menggunakan nama Almaidah, bukan soal apa Almaidah dan tafsirnya, jika mau macam-macam soal ini lebih baik minggir saja, bukan tempatnya.
Ide adanya tamasya Almaidah dengan ide untuk silaturahmi, demokratis, dan menjaga pemilih dapat bebas memilih baik dan bagus. Artinya bahwa mau membuat demokrasi itu menyenangkan, bukan menyeramkan, ada partisipasi dari masyarakat dengan lebih luas, sadar, dan independen menjadi sangat baik dan bagus, jika memang demikian adanya. Beberapa hal yang lyak untuk dicermati adalah sebagai berikut
Satu, konon 100 orang per TPS, jika benar seperti ini, apa tidak berlebihan jika per TPS itu jumlah suara berkisar antara 300-500-an, apa tidak per dua atau tiga pemilih “dikawal” satu orang. Hemat saya ini terlalu berlebihan, jika tiga hingga lima saja bagus, sehingga kemungkinan melakukan intervensi, intimidasi, dan keliaran yang tidak diinginkan jauh lebih mudah dilakukan. Mengoordinasikan orang 100 tentu tidak mudah.
Dua, jumlah TPS dikalikan 100 yang tamasya, ada pada kisaran 1 juta lebih. Jika demikian, siapa koordinator yang mampu dengan dinamika yang begitu tinggi, koordinator per TPS, PPS, PPK, dan sebagainya, belum lagi mereka berasal dari mana coba? Jakarta sendiri? Yakin? Jika tidak, apa tidak rentan dengan keadaan yang tidak diinginkan.
Tiga, mau ditempatkan di mana coba, beda jika itu tingkat kelurahan, atau kecamatan. Jumlah 100 apa muat di kampung misalnya, sedangkan jumlah itu paling tidak itu menggunakan bus dua besar buah. Penempatan saja bisa malah satu TPS dengan TPS lain bersinggungan sakig banyanya yang “mengawasi” dengan jarak yang tidak terlalu jauh.
Empat, idenya memang uangnya berasal dari masing-masing, jika demikian, bisa membahagiakan karena partisipasi baik masyarakat, namun rentan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Ingat ini bukan curiga atau tidak suka, namun bisa berpotensi dimanfaatkan pihak yang mau mengail di air keruh.
Lima, apakah tidak berlebihan jika idenya untuk menjaga agar masyarakat bisa memilih dengan baik, bebas, dan demokratis, karena toh ada pihak keamanan Polri-TNI, panwas, saksi dari parpol, dan tentunya pihak independen juga tidak kurang. Energi yang ada apalagi jika memang 100 orang/TPS apa tidak berlebihan itu saja.
Enam, bahasa atau nama yang digunakan, jelas berpotensi “menyudutkan” satu pihak, dan bisa menimbulkan “kecurigaan” bagi pihak yang satu. Esensi demokratis yang mau dibangun sebagai dasar bisa ternodai, karena sudah memihak justru dari pemilihan kata atau nama saja.
Sebenarnya tidak ada yang salah mau membuat apapun, kegiatan, kelompok, aktivitas, dan kegiatan, apalagi memang tujuannya baik, namun menjadi berbeda ketika hal itu malah menimbulkan kecurigaan, perselisihan, dan membuat panas suasana yang seharusnya dingin menjelang pemilihan.
Tidak bisa membayangkan pergerakan 100 orang dalam satu TPS hanya untuk “mengawal” tanpa ada friksi dengan jumlah pemilih sekitar 400-an, dan panitia dan sebagainya 20-an. Apa yang akan terjadi, baik sudah disimulasikan, antisipasi sebaik apapun, apakah tidak akan timbul masalah, banyak hal yang di luar prediksi bisa terjadi. jangan-jangan mau membuat lebih demokratis malah mencederai demokrasi itu sendiri karena ada “pihak” ketiga yang mengail di air keruh, jika iya, siapa yang bertanggung jawab coba.
