Transformsi Digital Perlu Berbarengan dengan Literasi Digital
Zaman berubah. Kemajuan teknologi digital demikian pesat. Sayang, bahwa masih banyak pola pikir dan keberadaan manusia terutama Indonesia itu manual, bahkan konvensional. Â Kita perlu ingat, bagaimana ketika moda transportasi berbasis aplikasi mau turun ke jalan. Demo dan penolakan di mana-mana.
Kekerasan, menghajar, dan mengeroyok orang berjaket ojek yang bukan pangkalan begitu marak. Pejabat karena  memiliki taksi konvensional sampai membuat susah perizinan taksi berbasis aplikasi. Ini semua karena transformasi digital yang tidak diikuti dengan literasi digital.
Beberapa hari terakhir ada kasus-kasus menghebohkan, juga menyangkut dengan komunikasi dan dunia internet. Bagaimana pembentukan opini itu salah satunya adalah keberadaan, kecepatan, dan masifnya dunia digital.
Ekses yang memang suka atau tidak, harus terjadi. Namanya dunia akan  terjadi yang bersifat dualitas. Ini wajar, yang penting adalah  bagaimana dampak  negatif itu terminimalkan.
Transformasi digital sangat diperlukan demi efisiensi, transparansi, dan juga efektif, kata Johnny Plate, terutama untuk pemerintahan digital. Suka atau tidak, kendala digitalisasi pemerintahan justru oleh para pemangku kebijakan yang dulunya suka slinthutan.  Transparansi yang banyak menjadi musuh orang  yang suka tidak jujur.
Pameo, bisa susah mengapa dipermudah seolah menjadi gaya berbirokrasi di negeri ini. Infrastruktur tol  langit sudah dikebut. BTS berjumlah ribuan dipercepat karena pemerataan signal berhubung adanya pandemi. Berkat terselubung. UMKM meningkat tajam dengan program digitalisasi.
UMKM terdigitalisasi mencapai 11 juta pada tahun 2021 dan target 30 juta untuk tahun 2024. Keandalan infrastrukur teknologi informasi sangat mendesak.
Pemerintahan yang transparan itu memang banyak yang tidak akan suka. Lihat saja Jakarta ala Ahok dengan e-budgeting malah dibuang oleh penggantinya. Ini jelas bahwa transformasi  digital itu ada yang tidak suka. Siapa mereka? Ya bisa dijawab sendiri.
Apakah mereka gagap teknologi atau tidak paham literasi digital? Jelas tidak. Mereka sanga paham, tidak akan bisa maling dengan adanya pemerintahan digital. Toh Kominfo sebagaimana Johnny Plate nyatakan, akan membangun empat (4) Pusat Data Nasional) untuk menunjang kinerja pemerintahan digital.
Mengurus administrasi kependudukan dan sejenisnya tentu orang lebih suka secara daring. Lagi-lagi efisiensi. Ini menjadi penting ketika pandemi masih belum jelas apakah berakhir atau masih ada kejutan. Pemerintahan digital tentu saja sangat membantu.
