Artikel ini serius bisa, becanda juga bisa, satire gak juga. Nah berbicara kabinet kali ini jauh lebih pelik, lucu, dan bahkan tragis. Mana bisa kalau dalam pemililhan presiden, jadi memiliki kandidat sendiri, namun bergabung dalam pemerintahan. Yo wis ben lah, namanya juga demokrasi ala PAUD.
Politik itu bukan soal salah benar, namun pantas atau tidak. Coba jika semua mau dalam pemerintahan, mbok tidak usah ada capresan yang mahal, kopyokan atau pingsuit saja cukup. Wong akhirnya sama saja.
Patut diapresiasi ketika PDI-P dan Gerindera dua kali kalah oleh SBY dan kawan-kawan, mereka taat dan setia pada koridor demokrasi yang patut. Di  luar pemerintahan dan menjadi pengawas yang meskipun kalah toh tetap pada jalurnya. Ini pembelajaran yang penting, tidak juga mengolo-olok pemerintah dengan capaiannya, meskipun minim.
Ketika Gerindra berseberangan dengan PDI-P dan berkolaborasi dengan yang lain dan kalah, menjadi berubah. Perangai aneh dan lucu, menyandera parlemen sehingga tidak bisa bekerja sekitar tiga bulan. Dan bencana itu mulai menjadi jelas dan nyata. Nyinyiran, cacian berseliweran. Prestasi pun bagi kelompok ini menjadi bahan untuk menegasi, melecehkan, dan lucunya mereka pun di parlemen juga nol besar.
Lima tahun lebih kondisi demikian tercipta. Upaya mengembalikan demokrasi pada jalur yang sepatutnya menjadi penting, demi bangsa dan negara menjadi lebih baik dan tertata. Usaha itu salah satunya mengajak Gerindra masuk dalam pemerintahan. Dua sisi sekaligus.
Mengisolasi dan menalienasi posisi PKS sehingga tidak memiliki cukup daya untuk merusak konsentrasi pemerintahan. Suka atau tidak, peran politikus partai ini secara kelembagaan membuat ribet. Berbeda dengan partai lain yang cenderung orang per orang.
Golkar yang memulai kalah namun bergabung dalam pemerintahan, nafikan P3 Â yang berbeda konteks, dan PAN sebagai partai tidak jelas jenis kelaminnya itu. Â keberadaan pemain kalah namun ingin piala ini memang susah, ketika demokrasi masih sebatas label belum sampai menjadi sebentuk sistem kerja berbangsa.
Cukup membantu jika Prabowo ada dalam pemerintahan, khususnya Menhan, mengapa?
Suka atua tidak, setuju atau tidak, toh bahwa persoalan mendasar hari-hari ini adalah aksi fundamentalisme. Hampir semua lini dan hidup berbangsa sudah terjangkiti. Pembersihan itu sangat sulit karena banyak orang yang tidak tahu apa-apa sudah demikian fanatis, tanpa tahu dengan baik dan mendalam yang dibelanya.
Kedekatan Prabowo dengan beberapa sosok berpengaruh, lembaga-lambaga yang kuat berafiliasi dengan paham itu tidak bisa disangkal lagi. Mana bisa membantah ijtima ulama berkali-kali toh menjadikan Prabowo sebagai capres, artinya ada relasi, jaringan, dan tentu komunikasi yang intens.
Jika mengatakan tidak kenal, atau tidak tahu, jelas tidak mungkin. Rekaman data jejak digital demikian komplit. Lepas dari urusan panasnya masa kampanye dan "rival" dalam prapilpres, toh demi bangsa dan negara yang lebih baik, mengapa tidak. Minus malum.
Relasi dengan Timur Tengah juga baik, asal muasal paham ini dari sana, bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan sumber dan asal tentu sangat membantu. Mana yang benar, mana yang sedikit benar banyakan bumbu sesat, dan mana yang benar-benar salah.
Pendekatan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi berat dan kontra produksi, perlu lama. Dengan relasional yang ada, mungkin bisa menjadi solusi jitu di dalam menyelesaikan masalah ini. rekam jejak dan panjang di mana-mana daya rusaknya mengerikan.
Mengurangi risiko nyinyir dan olok-olok yang tidak perlu. Pembangunan perlu sinergi semua elemen bangsa. Jangan menggunakan diksi kritik namun sejatinya waton sulaya semata. Meskipun pemerintah tidak ambil peduli dengan segala caci maki dan nyinyir, toh tetap saja terhambat. Gambaran mudahnya, gawe yang bisa seminggu, menjadi 10 hari, kan tidak efektif.
Banyak waktu, energi, dan perhatian hanya tercurah demi menjawab hal yang tidak esensial. Tidak dijawab nanti dipikir itu adalah benar. Toh soal hutang, aseng, dan sejenisnya masih demikian kuat melekat dalam benak banyak pihak. Ini serius, bukan becanda. Orang terdidik lho, sarjana, bukan orang tidak berpendidikan dan berpengalaman.
Dengan masuknya Gerindra, apalagi jika Prabowo sendiri yang di dalam kabinet, sangat membantu dalam mengurangi gaduhnya politik bangsa ini. Kutub yang seolah tidak terjembatani itu bisa mengurangi tensi regangannya. Mengenai beberapa pihak yang meradang, bisa menjadi ulasan lain.
Beberapa hambatan psikologis memang sangat kuat juga, sama-sama kuat, dan seolah seimbanglah dengan apa yang bisa menjadi hambatan bagi Prabowo masuk kabinet. Toh masih lebih bermanfaat jika di dalam kabinet.
Hambatan itu mengenai pangkat jelas. Bagaimana anak buahnya banyak yang bintang empat dan mantan bintang empat akan sering berkoordinasi. Hal yang tidak mudah.
Atau pengalaman sebagai birokrat, Prabowo sangat minim, sudah sedemikian lama di luar birokrasi. Hal yang tidak demikian kuat sih, bisa dipelajari dengan cepat, toh banyak staf.
Hambatan politis, kedua kubu saling berat hati. Pendukung Jokowi masih banyak yang belum se-penuhnya bisa menerima jika Prabowo atau rekan partainya masuk dalam kabinet, sangat wajar juga. Politik bukan matematik, pembelajaran mahal dan aneh sebenarnya sih.
Terima kasih dan salam
