Babak Baru Politik DKI Jakarta, Gerindra Buka Opsi Evaluasi Dukungan bagi Anies
Makin panas saja kondisi perpolitikan bangsa ini, terutama Jakarta. Jakarta banyak digambarkan sebagai Indonesia mini. Apa yang terjadi di Indonesia sangat mungkin juga terjadi di Jakarta dan sebaliknya.
Drama berkepanjangan DKI-2 usai Sandi mencoba naik kelas belum berakhir, dan juga tanda-tanda ujungnya belum nampak. Tarik-menarik kepentingan, antara percaya dan tidak, melepas dan enggan, serta kekuasaan itu enak membuat makin tidak mudah.
Sandi yang banyak ditengarai akan balik kandang jika kalah, pun seolah enggan. Artinya, Gerindra harus memutar otak agar Jakarta tetap dalam kendali, melihat sepak terjang Anies dan PKS yang susah untuk dipegang. Manuver politis jelas dengan mengatakan kalau terbuka opsi untuk mengadakan evaluasi apakah akan sampai habis masa jabatan memberikan dukungan pada Anies Baswedan.
Posisi Anies yang rekam jejaknya telah banyak diketahui dan Gerindra juga paham, susah dipercaya, memberikan peringatan untuk semua pihak. Gerindra enggan melepaskan begitu saja DKI-1 pada pribadi demikian, nonpartisan lagi, dan sangat mungkin melompat pada PKS. Â Ini sangat mungkin model Anies berlaku demikian.
Posisi PKS sepanjang hitung cepat memiliki kecenderungan lebih besar di DKI Jakarta. Sangat mungkin mereka menyeberang di dewan, dan kemudian melakukan aksi yang menyulitkan Gerindra. Apalagi posisi Anies yang nonpartisan sangat mungkin ikut arus dan mendapatkan keamanan dan kenyamanan.
Posisi DKI-2 pun kini perlu kematangan bagi Gerindra, baik menang apalagi kalah pilpres. Sandi sangat mungkin masuk DKI lagi jika kalah, kalau menang, sudah tidak begitu menjadi penting. Susah ketika hitung cepat tidak ada yang mengatakan kemenangan ada pihak mereka. Selain nasional, mereka juga berhitung untuk DKI-2.
Opsi evaluasi dukungan untuk Anies hanyalah gertakan bahwa merekalah pengendali, baik untuk Anies Baswedan, dan juga terutama untuk PKS agar tidak merasa lebih besar karena mungkin memang di Jakarta. Opsi cerdik dan lugas sebagai partai yang selama ini memimpin di depan PKS.
Hitung-hitungan memang perlu cermat, pun sikap untuk memberikan peringatan dengan lugas juga penting. Apalagi sekali lagi, reputasi yang di sana modelnya begitu. Cepat bertindak sebelum kepedean dan merasa Gerindra bukan apa-apa.
Reaksi yang tepat karena sebelumnya PKS sudah mengatakan silakan siapa saja mau mengisi DKI-2, ketika hitung cepat mereka cukup aman di Senayan. Jakarta sudah tidak lagi menjadi prioritas mereka. Dulu ngebet DKI-2 dengan segala keribetannya kan kampanye gratis plus jaga-jaga jika tidak lolos parlemen masih ada sedikit nafas.
Apa makna Gerindra dengan mengatakan ada evaluasi bagi gubernur apakah akan sampai habis masa jabatan. Melihat gubernur tidak bisa dimundurkan hanya karena dukungan politik partai dicabut. Pelanggaran pidana dan hukum yang bisa menggugurkan kedudukan gubernur. Nyatanya banyak gubernur atau kepala daerah lain mundur dari partai dan tidak ada dampaknya, paling-paling kesulitan ketika mencari kendaraan untuk periode selanjutnya.
Posisi parpol hanya diawal saja dengan tanda tangan untuk ke KPUD, setelah itu tidak ada gunanya. Lihat saja bisa partai pengusung pun "berkelahi" di gedung dewan. Posisi parpol tidak kuat banget untuk kepala daerah yang sudah berjalan.
Gertakan semata agar Anies tidak macam-macam, usai ia digertak M Taufik soal uang dan amplop yang ditangani kepolisian di depan markah kemenangannya. Seolah Anies dalam mata Taufik berlebihan bersikap yang cenderung malah menyusahkan "rekan" sendiri. Â Menambah was-was dan cemas Gerindra jika dilepas bersama PKS.
Pilihan untuk menahan DKI-2 juga cukup cerdik bagi Gerindra, jangan sampai mereka tidak memiliki sama sekali keterwakilan, apalagi jika keduanya PKS, bisa celaka dan habis masa depan Gerindra. Susah menentukan siapa yang pas bisa mengamankan partai dan mengendalikan Anies.
PKS ditekan untuk ingat bahwa Gerindra memiliki banyak kelebihan di masa lalu, yang itu perlu diingat oleh PKS. Meskipun peta sudah bergeser, toh itu perlu dinyatakan dan dikatakan agar mereka ingat bahwa ada partner di masa lalu yang masih ada juga.
Apa yang ditampilkan dalam drama DKI ini sebenarnya jelas kog ke mana orientasi mereka. Pembangunan yang terkesan mundur, lebih banyak wacana, dan antitesis Ahok-BTP jelas hanya sebentuk yang penting ada gawe, meskipun itu buruk sekalipun. Normalisasi jadi naturalisasi namun nol besar, kini PBB yang sudah berjalan dibatalkan lagi, dan sejenisnya itu hanya sebentuk gaya semata.
Hal yang mendasar sama sekali tidak tersentuh. Misalnya bukan ibukota negara, bisa kalah dengan daerah terbelakang sekalipun jika kepemimpinan model demikian. Apa yang ada lebih banyak kiprah pemerintah pusat. Lihat aksi sebelum Asian Games yang lampau, ide jadul yang dikemukakan.
Posisi, kursi, dan kekuasaan, abai tanggung jawab, apalagi visi  untuk pembangunan baik fisik ataupun manusia. Miris sebenarnya ketika konsep kepemimpinan semata kursi bukan isi dan visi pembangunan yang lebih menonjol.
Drama baru dibuka, dan akan bisa ke mana-mana dengan kepemimpinan nasional yang berbeda nanti. DKI-2 saja masih gelap, eh DKI-1 pun diusik. Layak ditunggu dan akan menarik.
Terima kasih dan salam
